PACEKO.COM, SULBAR,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, menggelar Rapat Gabungan Panitia Khusus (Pansus), dalam rangka penyampaian laporan dan rekomendasi tahap pertama Pansus DPRD Sulbar.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi didampingi Wakil Ketua DRPD Sulbar, Abdul Rahim. Berlangsung di Kantor sementara DPRD Sulbar di Mamuju, Senin kemarin (08/03/21).

Dalam rapat tersebut, masing-masing Pansus menyampaikan rekomendasi terhadap Tim Satgas. Dimulai dari salah satu anggota DPRD Sulbar, Sukri yang menginginkan adanya partisipasi, keseriusan dan perhatian terhadap masyarakat, dilanjutkan Firman Argo, yang menyarankan agar dilakukan evaluasi terhadap Pos Komando dan memanfaatkan dana BTT, kemudian Hatta Kainang yang menyampaikan, agar pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membuat peraturan Gubernur, terkait rencana aksi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa, seperti Pergub Nomor 10 Tahun 2019 di Sulteng, Pergum No 35 Tahun 2018 di NTB, Pergub No 64 Tahun 2013 di Aceh. Pemprov Sulbar juga diminta membuat program padat karya plus, dengan sasaran infrastruktur desa yang rusak.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abd.Rahim  berharap, Pemprov Sulbar  memperkuat kordinasi dengan kabupaten agar tahapan terstruktur ,berjalan sebagaimana mestinya, Selain itu. Ia juga meminta manajemen penanganan akses publik yang tertutup dibuka.

Pansus dihadiri anggota DPRD Sulbar lainnya, diantaranya, H.Abidin, Ambo Intang, Syarifuddin, Bonggalangi, serta Sekwan DPRD Sulbar,  Abd Wahab Ka.Bagian Umum dan Keuangan Muh.Rus’an, Ka.Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Musra Awaluddin dan Ka.Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Muh.Yasir.Fattah. (ADVETORIAL)