Jakarta,- Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, melakukan pertemuan bersama Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Pemdes Kemendagri), Eko Prasetyanto Purnomo Putro. Pertemuan tersebut untuk membahas perkembangan desa di Sulbar termasuk penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Majene.

“Untuk membahas soal desa di Sulbar termasuk Pilkades Majene,” kata Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan dalam keterangannya yang diterima wartawan, Kamis (22/06/2023).

Pertemuan berlangsung di Kantor Dirjen Bina Pemdes Kemendagri  Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (22/06). Zudan mengungkapkan jika pihak Dirjen Pemdes telah menjelaskan aturan terkait penundaan Pilkades.

“Tadi tadi sudah dijelaskan oleh pak Dirjen Pemdes, penundaan itu ada batasan-batasan waktu dan cara-caranya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Prof Zudan juga mengungkapkan dukungan terhadap pengembangan data di Prodeskel yang nantinya akan dikembangkan secara masif di Sulbar.

Sementara Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro menuturkan, pelaksanaan Pilkades tidak bisa lagi dilakukan setelah awal November 2023 mendatang, karena dianggap akan mempengaruhi tahapan Pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang.

“Pilkades dapat terlaksana jika digelar sebelum 1 November 2023, namun jika terlaksana setelah waktu itu, tentunya  tidak dapat lagi dilakukan sebab telah memasuki rangkaian Pilkada serentak 2024 dan pemerintah daerah harus fokus pada rangkaian pilkada itu,” jelasnya.

Olehnya itu, Eko Prasetyanto menghimbau kepada para calon kepala desa agar memaksimalkan seluruh proses sebelum 1 November.

“Kita harus ikut arahan dari Pemerintah, di 2024 tidak boleh ada pilkades dikarenakan sudah memasuki rangkaian Pilkada, jadi Pilkades hanya bisa dilakukan di 2025, ” pungkasnya.

Turut hadir pada kegiatan itu, Plt. Kepala Penghubung Sulbar, Muji, dan Kepala Seksi  Protokol penghubung Sulbar, Zulkifli. (rls/thaya)