MAMUJU,- Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh meminta seluruh pemerintah kabupaten (Pemda) di Sulbar bekerjasama mempersiapkan program siaga bencana. Sebabnya, Sulbar menduduki peringkat pertama sebagai provinsi yang memiliki tingkat risiko kebencanaan di Indonesia.

“Nilai indeks risiko di tingkat provinsi ini merupakan rata-rata dari nilai indeks risiko kabupaten. dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunanya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana,”  kata Zudan dalam keterangannya yang diterima wartawan, Jumat (08/09/2023).

Sestama BNPP ini menjelaskan, berdasarkan Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Provinsi Sulbar memiliki skor nilai 166,49 tahun 2020, 164,85 tahun 2021 dan 165,23 tahun 2022.

Olehnya itu, Zudan meminta kepada pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat untuk bekerjasama dalam upaya menurunkan nilai Indeks risiko bencana.

“Salah satu caranya dengan meningkatkan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan dan atau peningkatan kapasitas,” ujarnya.

Selanjutnya kata Zudan, pemerintah kabupaten juga wajib memiliki peraturan daerah (Perda) tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, dokumen rencana penaggulangan bencana (RPB), rencana kontijensi (Renkon), sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB), membentuk forum pengurangan risiko bencana (FPRB), mengaktifkan pusat pengendalian operasi (PUSDALOPS), membentuk TRC (Tim Reaksi Cepat) lintas OPD, dan mengisi laporan IKD (Indeks Ketahanan Daerah) dan melaporkan ke BNPB oleh BPBD setiap tahunnya.

Sementara Kalaksa BPBD Sulbar Amir Maricar mengatakan, Pemprov telah menetapkan SK Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sejak 30 Agustus dan berlaku hingga 30 Maret 2024. Termasuk membentuk Satgas untuk kesiapan pendirian posko siaga bencana di Sulbar.

“Kalau memang sering terjadi bencana status ini kami tingkatkan dari Siaga darurat menjadi tanggap darurat,” pungkas. (rls/thaya)