SULBAR,– Pertumbuhan ekonomi Sulbar tumbuh melambat sebesar 4,67 persen, dengan urutan ke- 25 dari 34 provinsi di Indonesia, dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02 persen.

Hal itu disampaikan, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar saat membuka acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar, di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu kemarin (12/02/20).

” Ini menjadi perhatian bagi kita semua  untuk lebih memicu aktivitas kegiatan perekonomian di Sulbar, salah satunya adalah melalui stabilitas harga yang tercermin dalam tingkat inflasi di Sulbar,” kata Enny.

Dikemukakan Enny, sangat penting mengawal tingkat inflasi Sulbar dalam level yang rendah dan stabil, namun pada kenyataannya aktivitas kegiatan ekonomi di Sulbar masih diperhadapkan pada berbagai persoalan mendasar, seperti rendahnya konektivitas  dan efisiensi sistem logistik, tingginya ketergantungan produksi pangan pada sektor cuaca, serta struktur pasar yang terdistorasi juga merupakan tantangan terbesar bagi terjaganya stabilitas harga, ” Hal ini mengakibatkan perkembangan harga di daerah masih rentang dipengaruhi  oleh gejolak dari segi  pasokan, disamping itu, melihat berbagai pengalaman sebelumnya, kebijakan strategis pemerintah di bidang harga, seperti penetapan harga BBM bersubsidi, tarif tenaga listrik, LPG dan bea cukai rokok cenderung diikuti perubahan harga-harga umum di daerah,” ungkap Enny.

Menurut Enny, berbagai persoalan tersebut memerlukan koordinasi kebijakan yang solid dan kuat antara kebijakan moneter, fiskal dan sektoral, termasuk kebijakan pemerintah daerah untuk menghasilkan paduan kebijakan yang saling mendukung sebagai upaya pencapaian sasaran inflasi.

Olehnya itu, Enny menuturkan, HLM Tim TPID Sulbar dan semua stakeholder yang terkait, diharapkan dapat bekerjasama mensinergikan kegiatan yang bertujuan untuk pengendalian inflasi yang rendah dan stabil, ” Saya yakin melalui sinergi yang baik, inflasi Sulbar di sepanjang 2020 diharapkan pada level rendah dan stabil pada kisaran 3,5 persen,” ucap Enny.

Tekait roadmap pengendalian inflasi 2019-2021 yang telah dirumuskan TPID Sulbar, Enny juga berharap, hal itu dapat disinergikan dengan rencana kerja Pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten, agar pengelolaan pengendalian inflasi dapat dilakukan secara terarah dalam upaya pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil.

Melalui kesempatan itu, Enny meminta, agar TPID Sulbar membahas lebih awal upaya mengendalikan inflasi menjelang datangnya bulan ramadhan dan hari raya idul fitri, ” Dalam kegiatan ini perlu juga kita bicarakan mengenai pengendalian inflasi menjelang ramadhan yang waktunya kurang lebih 70 hari lagi, agar kita tidak terburu-buru. Hal ini  juga kita lakukan pada  tahun-tahun sebelumnya, dan Alhamdulillah bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Sulbar,” tuturnya.

Kegiatan tersebut, diikuti sebangak 50 orang peserta yang merupakan TPID Sulbar dan menghadirkan dua narasumber, yakni Pimpinan Bank BPD Cabang Mamuju Syarifuddin Haruna dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar Win Rizal.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Kepala Biro Ekbang Asmar, Kepala Perwakilan BI Sulbar Budi Sudaryono, serta undangan lainnya. (ADVETORIAL)