MAMUJU,- Kompetensi digital 12.821 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar), akan diukur menggunakan standar Digital Competence Framework for Citizens (DigComp) yang dikembangkan Uni Eropa. Kompetensi digital ini merupakan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kuliatas SDM di lingkup Pemprov Sulbar.

“Kompetensi digital adalah fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kita ingin memastikan seluruh personil memiliki kesiapan yang merata dalam menghadapi era transformasi digital,” Plt. Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar dalam keterangannya, Kamis (24/07/2025).

Menurut Ridwan, rencana pengukuran kompetensi ASN ini akan dilakukan serentak pada Agustus 2025 secara daring dan realtime, melibatkan 12.821 pegawai Pemprov Sulbar, terdiri atas PNS (5.263 orang), PPPK (1.728 orang), dan TATT (5.830 orang). Pelaksanaan program ini diakui masih tahap sosialisasi ke seluruh OPD.

“Berdasarkan arahan Gubernur Suhardi Duka, seluruh personil atau pegawai Pemprov Sulbar wajib mengikuti kegiatan ini. Dan saat pelaksanaan assesment, peserta yang ikut akan terpantau rieltime mulai mengerjakan hingga selesai,” ungkap Ridwan.

Ridwan mengemukakan, pengukuran ini menjadi langkah strategis untuk memetakan kemampuan digital aparatur secara menyeluruh. Ia menjelaskan, assesmen dilakukan secara mandiri menggunakan perangkat masing-masing, sehingga proses pengukuran menjadi lebih praktis dan efisien.

Lebih lanjut      Ridwan mengatakan, jika seorang personil atau pegawai bersangkutan benar-benar memiliki keterampilan digital, maka sistem assesmen akan mendeteksi kejanggalan apabila assesmen tersebut dikerjakan oleh orang lain atau dijawab secara asal, bukan oleh yang bersangkutan secara otentik.

“Kalau ternyata itu dikerjakan orang lain atau nyontek, akan terlihat sebagai anomali, dan itu juga bisa dilihat dari background pendidikan yang bersangkutan,” jelasnya.

Diakui Ridwan, hasil dari pengukuran akan digunakan untuk menyusun program peningkatan kapasitas SDM digital di seluruh perangkat daerah.

“Ini bukan sekadar pengukuran, tapi juga peta jalan menuju birokrasi Sulbar yang adaptif, efisien, dan berbasis teknologi,” pungkasnya. (rls)