SULBAR,- Sekprov Sulbar Muhammad Idris membuka Workshop  tentang Kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Wilayah Sulbar. Idris berharap, workshop dapat memvalidasi data perkebunan kelapa sawit, agar benar-benar precisive atau akurat sehingga tercipta satu data.

Sekprov Sulbar mengatakan, pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak terlepas dari berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan data dimana terdapat perbedaan data baik dari Statistik, rilis data KPK, data CSO dan data BIG, ” Hal itu disebabkan adanya perbedaan metodologi dan  teknologi yang digunakan dalam akusis data, kalau kita bicara pengembangan, basisnya ada pada data, kita tidak boleh bicara sustainability jika tidak tahu ukuran-ukurannya, termasuk berapa luas sebenarnya kawasan perkebunan kita, itu yang tidak akurat, ” kata Idris.

Selain persoalan data yang belum sinkron, dalam kegiatan yang diselenggarakan Pemprov Sulbar melalui Dinas Perkebunan bekerjasama Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati), di Grand Maleo Hotel Mamuju, Jumat (31/01/20), Idris juga menyebut rendahnya produktifitas perkebunan kelapa sawit, akibat adanya lahan sawit masuk dalam kawasan hutan, serta issu penolakan kelapa sawit oleh beberapa negara konsumen, karena dianggap tidak ramah lingkungan dan belum memenuhi standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

” Upaya pemerintah untuk memperbaiki hal-hal tersebut adalah melalui kebijakan diterbitkannya Inpres Nomor 8 Tahun 2018, tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kepala sawit, yang bertujuan  meningkatkan pembinaan petani kelapa sawit dan peningkatan produktifitas perkebunan kepala sawit. Dalam Inpres itu ditujukan kepada bupati/walikota untuk melaksanakan pengumpulan data dan pemetaan seluruh area perkebunan,” sebut Idris

Tidak hanya itu,  juga diterbitkannya Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan 2019-2024, yang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait, gubernur dan bupati, ” Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyesuaian status dan legalitas lahan, pemanfaatan energi kelapa sawit sebagai energi baru dan terbarukan, serta meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.”ungkap Idris.

Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Abdul Waris Bestari mengatakan, untuk mensinkronkan data perkebunan kelapa sawit, pihaknya bersama dengan Yayasan Kehati akan memastikan berapa sebenarnya luas perkebunan kelapa sawit di wilayah Sulbar.

” Berapa luas areal perkebunan kelapa sawit harus kita lihat. Mudah-mudahan adanya kolaborasi dengan Yayasan Kehati ini, kita bisa melihat berapa sebenarnya luas perkebunan kelapa sawit yang ada,” ujar Abdul Waris.

Penasehat Senior Yayasan  Kehati, Diah Suradiredja mengatakan, kegiatan tersebut sebagai momentum untuk melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjut di Sulbar, ” Dukungan yang diberikan Yayasan Kehati ini, merupakan bagian dari komitmen kami kepada pemerintah, untuk mendorong kelapa sawit berkelanjutan dan implementasi rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan,” ungkapnya. (ADVETORIAL)