MAMUJU,- Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) melontarkan sindiran bernada candaan tentang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sulbar yang dinilai terkadang lebih pintar dari kecerdasan buatan atau Al.

Pernyataan itu disampaikan SDK dalam acara Kick Off Sulbar Berdaya mengusung pengembangan talenta digital untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan Sulbar. Kegiatan berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Senin (11/08).

Awalnya SDK memuji kemajuan teknologi, termasuk AI, yang dianggap telah membantu dunia usaha dalam menganalisis data, menyusun program, dan membuka peluang bisnis. Dia menyebut situasi berubah ketika memasuki ranah birokrasi.

“Coba suruh AI membuat program, misalnya pelatihan atau sosialisasi dengan anggaran tertentu. AI akan merancang kegiatannya, tujuannya, outcome-nya, bahkan perhitungan biayanya,” kata SDK dalam keterangannya, Rabu (13/08/2025).

“Begitu sampai di birokrasi, AI akan dibilang salah. ‘Masa biaya administrasi cuma Rp50 ribu? Harusnya Rp1 juta!’ Laporan yang seharusnya Rp150 ribu bisa melonjak jadi Rp50 juta. Ternyata, birokrasi lebih pintar daripada AI,” sindir SDK disambut tawa hadirin.

Lebih lanjut SDK mengungkapkan, pemanfaatan tekhnologi membuat sektor swasta lebih cepat berkembang dibanding birokrasi. Diakui, sektor swasta lebih sigap mengadopsi tekhnologi.

Pada kesempatan itu, SDK juga menegaskan jika digitalisasi dan pemanfaatan AI sudah menjadi keharusan apabila Sulbar ingin maju. Kendala utamanya, masih banyak wilayah blank spot.

“Jangankan mengadopsi teknologi, melihat saja belum bisa. Banyak SMA, puskesmas, kantor camat, bahkan kantor desa yang belum terhubung dengan kabupaten, provinsi, apalagi dunia luar,” ujarnya.

Untuk itu, Pemprov Sulbar menjadikan penyediaan infrastruktur telekomunikasi sebagai prioritas. SDK berharap kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan BAKTI bisa mempercepat pembangunan.

SDK juga mendorong pelaku ekonomi di Sulbar untuk segera memanfaatkan digitalisasi guna meningkatkan daya saing.

“Kalau mengandalkan APBD sendiri, mungkin butuh lima tahun. Tapi dengan dukungan Kominfo, dua tahun bisa selesai. Artinya, ada percepatan tiga tahun jika kita berkolaborasi,” pungkasnya. (rls)