POLEWALI MANDAR,- Aksi unjuk rasa mahasiswa menyoroti pemadaman listrik bergilir di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), diwarnai kericuhan. Massa aksi terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian setelah dilarang membakar ban bekas di halaman kantor Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Polewali.
Kericuhan terjadi saat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 12.30 WITA. Bermula ketika massa aksi hendak membakar ban bekas di halaman kantor ULP PLN Polewali namun dihalangi petugas pengamanan dari Polres Polman yang berjaga di lokasi.
Situasi kemudian memanas ketika massa aksi berusaha mengambil kembali ban bekas yang telah diamankan petugas. Aksi saling tarik-menarik pun terjadi hingga berujung saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian.
Massa aksi sempat mundur keluar dari halaman kantor PLN. Mereka kemudian membakar ban bekas yang dibawa di tengah jalan sebagai bentuk protes terhadap larangan petugas.
Ketegangan mulai mereda setelah Kabag Ops Polres Polman, AKP Suparman, menyampaikan permohonan maaf kepada massa aksi. Permintaan maaf itu disampaikan menyusul keberatan mahasiswa yang menilai aparat telah bertindak represif saat mengamankan jalannya demonstrasi.
“Saya minta maaf kalau saya mengatakan kita ketemu dimana, saya minta maaf,” ucapnya.
Meski telah menyampaikan permohonan maaf, Suparman tetap meminta massa aksi tidak membakar ban bekas di dalam area kantor ULP PLN Polewali. Dia beralasan, lokasi tersebut merupakan objek vital yang harus dijaga keamanannya.
“Saya melarang kalian bakar ban di dalam (halaman kantor ULP PLN) karena ini objek vital, saya menyelamatkan kalian karena ini objek vital,” tegasnya.
Setelah mendengar permintaan maaf tersebut, situasi berangsur kondusif. Massa aksi kemudian kembali melanjutkan demonstrasi dengan menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pemadaman listrik bergilir kepada pihak PLN.
Jenderal Lapangan aksi, Muhammad Ikhsan, membenarkan kericuhan tersebut dipicu larangan petugas keamanan terhadap massa yang hendak membakar ban bekas di halaman kantor ULP PLN Polewali.
“Pemicunya terkait salah satu massa aksi hendak membakar ban di kawasan kantor PLN. Tadi dari pihak kepolisian ternyata tidak menginginkan ban dibakar dalam pekarangan PLN,” ujarnya kepada wartawan.
Ikhsan mengatakan, pihaknya akan melakukan konsolidasi dan evaluasi terhadap jalannya aksi yang diwarnai kericuhan tersebut. Evaluasi itu juga mencakup dugaan tindakan represif aparat keamanan serta permintaan maaf yang telah disampaikan Kabag Ops Polres Polman.
“Untuk itu kami akan mengevaluasi gerakan ini, apabila ada temuan represif aparat terhadap kader-kader kami, akan kami tindak lanjuti, tapi ini nanti akan menjadi evaluasi di internal kami..(Permintaan maaf) itu juga akan menjadi bagian evaluasi kami, apakah pihak internal akan menerima permintaan maaf tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ikhsan menjelaskan, demonstrasi tersebut membawa tiga poin tuntutan yang berkaitan dengan persoalan pemadaman listrik bergilir di Polman.
Tuntutan pertama, mahasiswa meminta PLN transparan mengenai ketersediaan daya listrik dibandingkan dengan kebutuhan konsumen di Polman. Kedua, mereka mendesak PLN memberikan kepastian informasi kepada masyarakat mengenai durasi serta sampai kapan pemadaman listrik bergilir akan berlangsung.
Sementara tuntutan ketiga, mahasiswa meminta PLN menjelaskan mekanisme pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik. Mereka menilai pemadaman yang berulang telah menyebabkan kerugian materiil bagi warga.
“(Tuntutan) transparansi antara daya tersedia dengan kebutuhan konsumen di Polman, kemudian tuntutan kami pihak PLN memberikan informasi kepada masyarakat sampai kapan dan sampai kapan pemadaman listrik akan terjadi, ketiga terkait mekanisme pemberian kompensasi yang dilakukan oleh PLN kepada masyarakat terdampak pemadaman,” pungkasnya. (thaya)
