MAMUJU,- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik membuka secara resmi Musrenbang Provinsi Sulbar tahun 2023. Dia berharap, perencanaan yang dihasilkan dapat menjadi solusi permasalahan yang ada, khususnya untuk mengatasi kemiskinan ekstrim dan stunting di daerah ini.

“Saya minta, perencanaan harus lebih terarah dan terukur fokus pada permasalahan yang ada. Data menjadi penting dan sinergi dan kolaborasi menjadi hal penting yang harus kita lakukan,” kata Akmal Malik dalam keterangannya yang diterima wartawan, Kamis (13/04/2023).

Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, berlangsung di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar di Mamuju, Kamis (13/04).

Turut hadir Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Staf Ahli Kemendagri,  unsur Forkopimda. Perwakilan seluruh Kabupaten dan Instansi Vertikal serta Tim Tugas percepatan penurunan stunting Sulbar di Sulbar dan tamu undangan lain.

Akmal Malik mengatakan, penyusunan RKPD 2024 dengan tema peningkatan ekonomi inklusif dan daya saing nasional,  sejalan dengan tema nasional serta kondisi yang dihadapi Sulbar saat ini.

“Persoalan utama di Sulbar itu adalah persoalan ekonomi, sejatinya daerah otonom hal yang utama itu bagaimana daerah ini bisa tumbuh menjadi daerah dengan sistem mandiri, meskipun itu tidak mudah,” tuturnya.

Dia juga mengatakan, budaya mandiri menjadi kunci untuk membangun Sulbar. Menurutnya, budaya ketergantungan dari pusat harus dihilangkan.

“Tujuannya untuk untuk membangun kemandirian ekonomi,” tandas Ditjen Otda Kemendagri itu.

Sementara Koordinator Tim Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting,  Muhammad Hamzih membeberkan sejumlah permasalahan yang dihadapi Provinsi Sulbar. Diantaranya, kualitas SDM yang rendah,  angka kemiskinan ekstrim masih tinggi, dan stunting yang harus menjadi perhatian serius semua pihak.

“Mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrim diperlukan upaya keras dan dukungan seluruh pihak untuk menekan angka kemiskinan ekstrim dan stunting, kolaborasi dan sinergi merupakan kunci mengintervensi keduanya,” bebernya.

Hamzih juga mengatakan, tim percepatan stunting telah melakukan intervensi pada dua lokus yaitu Desa Sumare dan Desa Rangas.

“Melalui data desa presisi diketahui 37 ibu hamil anemia, 23 balita enderwig, 105 wig dan 153 wisting, dengan jumlah 316 jiwa yang harus diintervensi melalui program pola asuh,” ujarnya.

Sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar, Hamzih menyebut telah melaksanakan beberapa program untuk percepatan penurunan stunting.

“Gubernur juga meminta agar dilakukan pemberian bantuan seperti telur, susu, beras untuk mencegah stunting dan kemiskinan ekstrim,” pungkas Hamzih. (rls/thaya)