MAMUJU,- Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka mendorong kolaborasi pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah ini. Berdasarkan data, dari total 10 persen angka kemiskinan di Sulbar sekira 1,7 persen masuk kategori miskin ekstrem.

Hal tersebut disampaikan SDK saat membuka Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 di Aula Andi Depu Kompleks Kantor Gubernur Sulbar di Mamuju, Jumat (07/03).

“Kita intervensi satu juta per tahun untuk satu warga. Tapi jangan semua saya yang tanggung, harus ada pembagian. Jika 5.000 warga di Mamasa masuk kategori miskin ekstrem, pemerintah kabupaten ambil 2.500, saya ambil 2.500,” kata SDK dalam keterangannya, Jumat (07/03/2025).

Gubernur SDK mengungkapkan bahwa banyak upaya bisa dilakukan untuk mengintervensi kemiskinan ekstrem. Dia menegaskan, percepatan pengentasan kemiskinan adalah salah satu misi utama dalam pemerintahan SDK-Salim S. Mengga

“Mungkin kita semua di sini akan menjadi orang yang bertanggung jawab bila ini kita biarkan,” ujarnya.

Dengan pola bagi peran yang ditawarkan, SDK meyakini bahwa kemiskinan ekstrem di Sulbar dapat ditekan secara signifikan.

Dia lalu menjelaskan bahwa kategori miskin ekstrem diukur dari tingkat konsumsi masyarakat. Di mana masyarakatnya kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

“Mereka mungkin bisa makan pagi, tapi belum tentu bisa makan siang atau malam. Inilah yang harus kita atasi bersama,” pungkas SDK. (rls)