PACEKO.COM, DPRD SULBAR,- Aliansi Masyarakat Tutar melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Sulbar, Senin, 10 Februari 2020. Usai aksi dilanjutkan pertemuan di ruang rapat pimpinan DPRD Sulbar. Diterima oleh Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abd.Rahim dan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Syarifuddin, H.itol dan Abidin.

Kordinator Aksi, Sumarli, dalam aksinya menuntut memperjelas status jalan poros Tutar dan menuntaskan pengerjaan jalan poros Tutar, serta mendesak Pemprov Sulbar ntuk mengalihkan tanggung jawab penuh kepada Pemkab Polman,  ” Akses jalan menuju kecamatan Tutar sangat sulit,sebab temarginalkan dari segi pembangunan infrastruktur jalan,jembatan,pendidikan dan kesehatan,” kata Sumarlin.

Oleh karena itu , sambungnya Ia  meminta kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk mengawal dengan tuntas proses pengerjaan jalan poros Tutar, serta meminta Pemprov Sulbar untuk memfasilitasi duduk bersama aliansi masyarakat Tutar dengan Pemkab Polman dan Pemprov Sulbar.

Idris mengatakan,  setiap tahun anggaran untuk peningkatan jalan poros Mapilli-Piriang Tapiko tidak berhenti sejak tahun 2013 sampai tahun 2020. Tapi belum sebanyak yang diharapkan masyarakat, “Bukan hanya jalan Poros Tutar dipikirkan pemerintah. Ada juga jalan strategis provinsi yang menghubungkan Ulumanda – Salutambung di Kabupaten Majene,”kata Idris.

Disampaikan,  tahun 2020 Pemprov kembali anggarkan Rp 8.1 miliar untuk peningkatan jalan poros Piriang Tapiko dan Mapilli. Anggaran itu untuk tiga item kegiatan, termasuk pembangunan jembatan, “Jadi tidak ada putusnya. Tapi sedikit-sedikit. Tidak sekaligus karena banyak juga yang kita pikir yang mengalami nasib persis. Kita ingin adil bukan hanya Mapilli-Piriang yang kita pikir. Saya sampaikan apa adanya, karena ‘kue’ dari pusat memang sedikit untuk dibagi ke enam kabupaten,” jelas Idris. (ADVETORIAL)