SULBAR,- Pemprov Sulbar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP), dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), di ruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin (17/02/20).

Kegiatan yang mengusung tema, “ Pembangunan Manusia dan Infrastruktur untuk Kesejahteraan Masyarakat “, dibuka langsung Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar.

Ali Baal Masdar menekankan lima hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD, diantaranya, tahapan proses perencanaan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, kedua, sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional yang telah tertuang dalam Perpres nomor 18 tahun 2020, tentang Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ketiga, fokus pada pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, termasuk janji kerja Gubernur Sulbar, keempat, agar kepala OPD mempedomani tema prioritas, serta arah kebijakan pembangunan daerah 2021 untuk dijabarkan dalam rencana kerja OPD, dan kelima, rumusan program dan kegiatan proritas yang hasilnya dapat dirasakan langsung serta memiliki manfaat bagi masyarakat.

Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengatakan, isu infrastruktur dan pembangunan manusia harus menjadi perhatian bersama, sebab kedua hal itu merupakan kendala besar yang masih dihadapi hingga saat ini, ” Tema yang diusung ini sudah cukup bagus, karena kita masih terkendala dengan dua bagian besar, yakni infrasuktur dan pembangunan manusia,” tutur Idris.

Idris berharap, penyusunan perencanaan lebih mempertajam kerangka makro yang sudah ada, sehingga di dalammnya terdapat partisipasi publik, ” Partisipasi publik penting untuk penajaman, bukan menggagas ide-ide baru untuk masuk kedalam perencanaan yang sudah dibungkus dengan rapi dalam RPJMD dan indikator-indikatornya,” tandas Idris.

Ia juga menekankan, pada 2021 orientasi  Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga harus dipikirkan, dengan bagaimana upaya mendorong PAD. Menurut Idris, RPJMD merupakan dokumen hidup yang mau tidak mau diperhadapkan dengan masyarakat, ” Untuk itu apa yang dikonsultasikan dalam kegiatan ini larinya harus ke hal tersebut,” pungkas Idris.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan dan penyusunan RKPD 2021, atau sebagai tahapan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, ” Ini baru rancangan awal, olehnya itu kami meminta masukan-masukan, kritikan-kritikan, bahkan saran-saran demi  penyempurnaan dalam penyusunan kebijakan pembangunan untuk kita ditetapkan sabagai arah kebijakan pembangunan, dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyususun anggaran program kegiatan kita pada 2021,” kata Junda.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Para Asisten Setda Sulbar,  Wakil Ketua I DPRD Sulbar Usman Suhuria,  Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Sudirman, Tenaga Ahli Agussalim dari Unhas, Perwakilan BPS, pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, serta undangan lainnya. (ADVETORIAL)