POLEWALI MANDAR,- Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar (Polman) Amiruddin tanggapi soratan terkait pelaksanaan bimbingan tekhnis (Bimtek) bagi 40 anggota DPRD Polman di Yogyakarta. Dia berdalih Bimtek tersebut tidak mungkin untuk dibatalkan, karena persiapan dengan pihak ketiga sebagai pelaksana telah diselesaikan sebelum Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025, terkait efisiensi anggaran.

“Program kerja namanya Bimtek itu ada pihak ketiganya, sudah ada kerjasama baru turun instruksi Presiden. Mau tidak mau karena sudah terbayar (tidak bisa dibatalkan) karena sudah ada pihak ketiga,” kata Amiruddin kepada wartawan, Jumat (22/02/2025).

Amir mengungkapkan, pelaksanaan Bimtek tersebut telah diagendakan jauh hari sebelumnya. Dia mengaku serba salah, apalagi biaya pelaksanaan Bimtek kepada pihak ketiga telah diselesaikan.

“Terkait Bimtek, saya kira Bimtek itu sudah diagendakan di awal, jadi program kerja DPRD itu. Sudah teragenda jauh sebelumnya, sebelum januari kita sudah susun program kerja,” ujarnya.

“Terus terang kegiatan ini sudah teragenda sebelumnya, jadi kami serba salah. Pihak ketiga sudah ada kerjasama pihak universitas, itulah yang terjadi, sudah terbayar,” sambung politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Menurut Amir, tidak mungkin membatalkan pelaksanaan Bimtek tersebut lantaran semua biaya yang dibutuhkan pihak ketiga selaku penyelenggara telah dibayarkan.

“Karena pihak ketiga tidak mau melaksanakan, ketika butuh uang hotel apa semua, kan terbayar semua. Jadi bagaimana mau mengcancel semua itu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, 40 anggota DPRD Polman periode 2024-2029 mengikuti Bimtek selama 2 hari di Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pendalaman tugas. Bimtek yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 280 juta itu menuai sorotan, karena dilaksanakan saat pemerintah daerah setempat sedang defisit anggaran.

“Dalam situasi defisit anggaran seperti saat ini, setiap keputusan yang diambil oleh DPRD harus benar-benar dipertimbangkan, jangan sampai kegiatan yang seharusnya membawa manfaat malah menambah beban keuangan daerah,” kata Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Polman, Andi Bara. (thaya)