Perawat Honorer di Polman Ngadu ke DPRD karena Tak Bisa Daftar PPPK 2024
POLEWALI MANDAR,- Sejumlah perawat berstatus pegawai honorer mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat. Sebab, mereka tidak dapat mendaftar pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pengangkatan 2024 karena nama mereka masuk dalam database Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Para perawat yang bertugas di sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) itu, mendatangi kantor DPRD Polman di Jalan H.A.Depu, Kecamatan Polewali, Kamis (10/10) kemarin.
Mereka diterima anggota DPRD Polman Ilham, didampingi sekretaris dewan (Sekwan) Budi Utomo, mendengarkan harapan para perawat.
“Teman-teman perawat tidak terdaftar di database BKN pusat ini disinyalir karena kesalahan penginputan data di Puskesmas, di Dinas Kesehatan dan di BKD, yang harus ikut bertanggungjawab,” kata Koordinator para perawat, Rahmat kepada wartawan, Kamis (10/10/2024).
Rahmat mengaku heran perihal para perawat tersebut tidak terdata dalam database BKN. Padahal mereka diakui sudah belasan tahun mengabdi di Puskesmas.
Dia menjelaskan data para perawat honorer ini awalnya distor ke Puskesmas tempat dia mengabdi Harusnya telah didaftarkan ke database BKN Pusat oleh Puskemas, karena sudah belasan tahun mengabdi.
Namun saat pendaftaran PPPK 2024 ini, diketahui ada ratusan perawat datanya tidak terdaftar di BKN Pusat.
“Sehingga tidak dapat mendaftar kualifikasi PPPK, nah harapannya datang di kantor DPRD agar pendaftaran dapat diundur dulu,” ungkap.
Rahmat berharap, ada cara yang dapat dilakukan agar data diri para perawat tersebut dapat masuk dalam database BKN. Sehingga mereka dapat ikut mendaftar penerimaan PPPK pengangkatan 2024.
Sementara anggota DPRD Polman, Ilham mengatakan. para perawat ini tidak masuk dalam database BKN Pusat karena tidak dapat SK dari bupati. Dia mengaku akan berupaya untuk sehingga para perawat tersebut bisa mendaftar PPPK.
“Kita tindaklanjuti ini, agar rasa keadilan itu ada, kasihan ini para perawat sudah mengabdi belasan tahun tapi tidak dapat mendaftar PPPK,” ujar Ilham.
Dia menjelaskan akan segera membangun komunikasi kepada pihak Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menyelesaikan masalah ini. (run/thaya)