MAMASA,- Ratusan aparat desa di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, menggelar aksi unjuk rasa (unras). Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dituntut segera melunasi penghasilan tetap (Siltap) mereka yang sudah 10 bulan belum terbayar.

“Untuk tahun 2023 masih belum dibayarkan selama 2 bulan, sementara tahun 2024 selama 8 bulan belum dibayarkan,” kata Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mamasa, Elyas kepada wartawan, Kamis (26/09/2024).

Ratusan aparat desa terdiri dari para Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengawali aksinya dari Simpang Lima, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kamis (26/09). Mereka kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Mamasa.

Di halaman Kantor Bupati Mamasa, massa berorasi secara bergantian menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka.

Sementara Penjabat (Pj) Bupati Mamasa, Muhammad Zain mengungkapkan, Siltap aparatur Desa akan dibayarkan pada bulan Oktober mendatang.

“Klaim BPJS sudah dibayarkan kemarin, sementara untuk Siltap aparat Desa akan dibayarkan di bulan Oktober mendatang,” ujarnya.

Zain membeberkan alasan keterlambatan pembayaran Siltap karena kondisi keuangan Pemda Mamasa sedang devisit.

“Kita ini kan daerah devisit, dan tentu anggaran kita tidak terlalu besar sehingga keuangan perlu kita kelola secara cermat dan tentu segala prioritas mesti kita utamakan,” terangnya.

Meski begitu, Zain enggan menyebut berapa bulan Siltap aparat desa yang akan dibayarkan Pemda Mamasa. Hal tersebut membuat massa aksi kecewa dan menolak keputusan itu.

Massa mengancam kembali melalukan aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi pada bulan Oktober mendatang. (saldy/thaya)