Komisi Informasi Gelar FGD Memotret Keterbukaan Informasi Publik di Sulbar

MAMUJU, – Untuk menyusun Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Sulawesi Barat Tahun 2022, Komisi Informasi (KI) Pusat bersama Komisi Informasi Sulbar menggelar FGD (focus group discussion).

Kegiatan berlangsung sehari, di Hotel Maleo, Mamuju, Selasa (24/5), melibatkan beberapa pihak sebagai Informan Ahli Daerah dan beberapa praktisi.

Anggota KI Pusat Handoko Agung Saputro membuka secara resmi FGD mengemukakan, IKIP bertujuan melihat potret keterbukaan informasi di daerah dari berbagai sisi dan dimensi. Untuk melihat bagaimana keterbukaan informasi berjalan di setiap daerah, berkaitan dengan kepentingan daerah secara umum untuk memerbaiki standar keterbukaan informasi di Sulbar.

“Dengan adanya IKIP ini, akan tergambar bagaimana keterbukaan informasi berjalan di setiap daerah, dilihat dari berbagai sisi,” kata Handoko. Dikatakan, penilaian IKIP juga untuk  memperkuat dan memperluas kewenangan komsioner KI, tidak hanya berkaitan dengan sengketa informasi maupun monev (monitoring dan evaluasi).

Tim Ahli Penyusunan IKIP KI Pusat, Yosep Adi Prasetyo mengatakan pelaksanaan FGD yang melibatkan beberapa unsur sebagai Informan Ahli Daerah, yang akan memberi penilaian secara independen dan obyektif pelaksanaan keterbukaan informasi di daerah ini. Informan ahli daerah dipilih, katanya untuk memberi penilaian secara obyektif dan independen sejauhmana kepatuhan mengenai keterbukaan informasi oleh badan-badan publik.

“Informan ahli juga dianggap tidak memiliki benturan kepentingan dengan Tim Pokja IKIP daerah. Sehingga pada akhirnya informan ahli daerah yang akan memberi skoring mengenai keterbukaan informasi di Sulbar,” jelas mantan Ketua Dewan Pers itu.

Dalam FGD mengemuka berbagai hambatan pelaksanaan keterbukaan informasi di intansi-instansi pemerintah tingkat provinsi maupun kabupaten sebagai badan publik. Termasuk mengenai PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) yang belum menyeluruh terbentuk di semua OPD (organisasi perangkat daerah). Yang sudah terbentuk, tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dari sembilan Informan Ahli Daerah Provinsi Sulbar,  hadir tujuh orang. Yaitu Muhammad Saleh Rahim, Muhammadong, Dr. Naskah M Nabhan, M Danial, Dr. Rahmat Idrus, SH,  Rahmawati Suyuti, dan Aswan Harianto. Dua yang disebut terakhir adalah wakil masyarakat sipil.

Pembukaan FGD diawali pengantar Ketua KI Provinsi Sulbar Dulhaj Muhtar. Hadir para komiaioner KI Peovinsi,  Andi Fahriadi, Andi Ishaq Abdullah, Bahtiar Ahmad dan Aisyah Rahim. (emd)

__Terbit pada
25/05/2022
__Kategori
Pemerintahan, Sosial