Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar. doc

Dua TKW Terancam Hukuman Mati di Malaysia, Gubernur Sulbar Koordinasi Pemerintah Sabah

MAMUJU,- Menyikapi persoalan dua warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang terancam hukuman mati karena dugaan kasus narkoba, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar telah melakukan beberapa upaya dan langkah kongkrit. Antara lain, berkoordinasi dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Pusat dan berkoordinasi dengan pemerintah negara bagian Sabah, Malaysia.

Diberitakan sebelumnya, seorang TKW berinisial SA (35 tahun), warga Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, terancam dijatuhi hukuman mati di Malaysia. Ia kedapatan membawa barang diduga narkoba ketika hendak pulang ke Indonesia. Bicci, ibu SA mengungkapkan, kabar mengenai anaknya diperoleh melalui telepon dari seorang perempuan yang menyebut dirinya polisi Diraja Malaysia. Belakangan terungkap, bukan hanya SA yang diduga terlibat masalah narkoba di negeri jiran itu. Persoalan yang sama membelit seorang warga Tapango, berinisial YE (35 tahun)

Koordinasi dan komunikasi yang telah dilakukan Gubernur Ali Baal Masdar, diungkapkan Tenaga Ahli Gubernur Sulbar bidang Ketenagakerjaan,

Sosial dan Kerjasama, Firdaus G Attawuwur. “Pak Gubernur sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan BP2MI Pusat. Selanjutnya, pihak BP2MI akan berkoordinasi dengan Kemenlu. Pak Gubernur sudah berkomunikasi juga dengan pihak pemerintah Negara Bagian Sabah,” ungkap Firdaus, Jumat pagi (22/10/2021).

Dijelaskan, koordinasi dengan BP2MI dan pemerintah Negara Bagian Sabah dengan harapan dua TKW asal Polman mendapat perlakuan sesuai haknya dalam menghadapi persoalan hukum. Setidaknya, memeroleh perlindungan dan keringanan hukuman. Namun demikian, Gubernur sangat menghargai hukum yang berlaku Malaysia dan menyerahkan proses kepada pemangku hukum setempat. Apalagi, penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang harus dicegah dengan sungguh-sungguh.

“Kita sangat menghargai kewenangan pemerintah setempat melakukan proses hukum terhadap setiap yang melanggar hukum. Tapi, kita sangat berharap perlakuan terhadap warga kita mempertimbangkan aspek kemanusiaan,” kata Firdaus, mengutip Gubernur Sulbar.

Gubernur Ali Baal berharap persoalan dua TKW mendapat perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri, untuk berkoordinasi serius dengan pemerintah Malaysia. “Masalah ini urusan antarpemerintah dua negara serumpun. Jadi, ini persoalan antarnegara dalam urusan justice, dalam koridor saling menghargai sebagai negara serumpun,” jelasnya. (emd/thaya)

__Terbit pada
22/10/2021
__Kategori
Peristiwa, Sosial