Tolak Perpres No 14 Tahun 2021, Pemuda dan Mahasiswa Unjuk Rasa di Kantor DPRD Sulbar

MAMUJU,- Sejumlah Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Sulbar Bebas COVID-19 menggelar aksi unjuk rasa, menolak Perpres No 14 Tahun 2021 dan menghentikan vaksinisasi di Sulbar.

Aksi unjuk rasa berlangsung di Kantor DPRD Sulbar di Mamuju, Rabu (14/07/2021). Dalam orasinya, massa aksi mendesak DPRD sulbar untuk merekomendasikan pencabutan Perpres No 14 Tahun 2021, karena dianggap memaksa rakyat.

Koordinator aksi Muh Alif mengatakan, vaksin bukan solusi satu satunya untuk sehat. Sebaliknya, ia menilai banyak korban yang berjatuhan usai divaksin.

Selanjutnya, Muh Alif meminta DPRD bersama Pemprov Sulbar, untuk menghentikan segala kegiatan yang berkaitan dengan COVID-19. Salah satunya menghentikan vaksin dan swab yang dianggap berportensi menimbulkan manipulasi data.

Pada kesempatan sama, salah satu perwakilan pemuda Akmal menegaskan, bahwa pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat tidak boleh dipaksakan. Menurut dia, undang-undang dasar menjamin bahwa hak dan kewajiban itu kembali ke individu masing-masing.

Akmal juga mengungkapkan, aksi unjuk rasa yang digelar, semata-mata untuk membela kepentingan rakyat. Akmal berharap, aspirasi yang mereka suarakan mendapat perhatian pihak DPRD Sulbar, untuk diterukan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, agar mengentikan proses swab dan vaksinasi, karena dianggap membahayakan dan berpotensi menimbulkan terjadinya manipulasi data COVID-19 di Sulbar.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Ketua komisi IV DPRD Sulbar H. Sudirman bersama beberapa anggota Komisi IV, diantaranya  H. Sukardi M Nur dan Dr. H. Mulyadi Bintaha yang menerima massa aksi, mengaku hanya bisa mengusulkan aspirasi massa aksi, namun tidak bisa membatalkan.

“ Karena kewenangan kita di daerah hanya mengusulkan, untuk menolak saya rasa bukan kewenangan kita, “ ungkap Sudirman.

Kendati demikian, Sudirman menyebut, penolakan yang disampaikan masyarakat ini bukan tanpa alasan, tetapi sudah ada dampak dan bukti.

“ Karenanya itu, kami meminta kepada dinas kesehatan dan petugas vaksin, untuk memastikan kesehatan apakah ada penyakit penyerta tidak ? Harus pastikan kondisi kesehatan kepada peserta vaksin, ” pungkasnya. (Advetorial)

 

__Terbit pada
29/07/2021
__Kategori
Parlemen