Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Enny Anggraeni Anwar. ist

Wagub Sulbar Tegaskan Temuan Harus Ditindaklanjuti Serius

POLEWALI,- Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar meminta semua entitas menindaklanjuti rekomendasi yang ada pada laporan hasil pemeriksaan,  baik Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  BPK-RI, BPKP, Itjend Kementrian Teknis maupun LHP Inspektorat Daerah.

Hal tersebut disampaikan Enny, pada pembukaan Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan, yang berlangsung di Hotel Ratih, Kabupaten Polewali Mandar, Senin (21/06/2021).

Enny mengatakanm, kegiatan tersebut merupakan langkah tepat untuk mewujudkan Good Governance dan Clear Government.

“Kegiatan ini tidak efektif manakala, tindak lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP)  tidak terlaksana dengan baik dan tidak ditindaklanjuti dengan benar, konsekuen, serta bertanggung jawab .Setiap fase kegiatan TLHP  akan mengalami kemajuan yaitu semakin banyaknya penyelesaian dari temuan yang tercatat, tetapi juga masih terdapat kelemahan yang sering terjadi di dlaam sistem administrasi , karena keterbatasan implementasi dari berbagai aturan dan sumber daya yang tersedia. Saya harapkan semua dapat terselesaikan dengan baik berkat pendampingan Inspektorat, BPK-RI,BPKP, Itjen Kementrian Teknis maupun LHP Inspektorat Daerah Sullbar,” kata Enny Anggraeni Anwar.

Lanjut kata Enny, tugas dan tanggung jawab Asosiasi Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) kedepan semakin berat. Oleh karena itu , APIP harus terus bersinergi guna terwujudnya pengawasan dan pembinaan yang berkualtas dan berkontribusi maksimal dalam mengawal program kegiatan pembangunan daerah.

” Selaku penanggung jawab TLHP  BPK-RI  Sulbar , mengharapkan kepada tim pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI,BPKP,  Itjend dan Inspektorat Daerah Untuk menyiapkan bukti pendukung penyelesaian tindak lanjut sebagaimana yang diatur dalam perarutan BPK RI Nomor 2 tahun 2017 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan,” tandas mantan anggota DPR RI itu.

Menurut Enny, secara umum, hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulbar semakin baik.

“BPK RI telah memberikan Opini WTP atas laporan keuangan tujuh tahun berturut turut dan semoga dapat dipertahankan pada tahun tahun yang akan datang. Pemutakhiran data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan tahun ini merupakan yang terakhir di masa kepemimpinan ABM-Enny, karena tahun depan kepemimpinan ABM-Enny akan berakhir,” sebut orang nomor dua Sulbar itu.

Pada kesempatan tersebut, tak lupa Enny menekankan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena bagaimanapun pandemi Covid-19 belum berakhir.

” Sulbar beberapa waktu lalu kasus Covid-19 berjumlah 0, tapi sekarang ada lagi. Untuk itu, kepada kita semua tetap sosialilisasikan protkes dan vaksinasi kepada masyarakat. Jangan takut divaksin, karena vaksin ini untuk imunitas,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, Kepala BPKP Perwakilan Sulbar, Hasoloan Manalu, Kepala Sub Auditor BPK RI Perwakilan Sulbar, Ali Wardana, Asisten I bidang Pemkesra Setda Sulbar, Muh.Natsir, para Staf Ahli Setda Sulbar, 15 pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar dan peserta rapat lainnya.  (rls/Thaya)

__Terbit pada
21/06/2021
__Kategori
Pemerintahan