Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abd Rahim. (ist)

Rahim Minta Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar Tindak Lanjuti Temuan BPK

PACEKO.COM, SULBAR,- Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim meminta Gubernur dan Wakil Gubernur menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK.

Hal tersebut disampaikan Rahim, saat menjadi narasumber pada acara Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, yang berlangsung di Hotel Ratih Kabupaten Polewali Mandar, Senin (21/06/2021).

” Untuk itu kita harapkan, bagaimana tata kelola pemerintahan tidak hanya bangga pada opini WTP yang sudah diraih tujuh kali berturut-turut, tetapi temuan yang ada harus ditindaklanjuti, dan ini merupakan tanggung jawab bersama, “ kata Rahim.

“ Kita berharap, penyelesaian tindak lanjuti ini harus ditemukan jalan keluarnya dan ditindaklanjuti secara serius dan diselesaikan tepat waktu. Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dan seluruh OPD agar LHP ini diseriusi dan ditindaklanjuti dengan baik, karena kalau ini tidak diseriusi akan kemana-mana, dan semua rekomendasi BPK diperhatikan dengan sungguh-sungguh,” sambungnya.

Ia juga mengaku memberikan apresiasi terhadap capaian capaian  Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemprov Sulbar tujuh kali berturut-turut,” DPRD Sulbar memberikan apresiasi, dan  ini merupakan prestasi yang luar biasa. Hal tersebut bukan hanya capaian inspektorat, tapi juga kinerja dari OPD dari tahun ke tahun semakin membaik, “ ungkap Rahim.

Pada kesempatan itu, Rahum menyampaikan materi terkait Fungsi DPRD dalam pengawasan, Menurut dia, terdapat tiga fungsi DPRD menurut UU Nomor 24 tahun 2014, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Disampaikan, dewan perwakilan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki peran vital dalam rangka menentukan berhasil tidaknya program pembangunan daerah melalui pelaksanaan fungsi yang diemban, baik fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan khususnya fungsi pengawasan. Melalui fungsi pengawasan, DPRD dapat berperan aktif dalam mengarahkan program pembangunan yang dijalankan pemerintah menuju pembangunan daerah yang berkeadilan berdasarkan aspirasi masyarakat. (Rls/Thaya)

 

__Terbit pada
21/06/2021
__Kategori
Parlemen