PROVINSI MANDAR ?

LegislativCorner

Oleh : Usman Suhuriah

Wakil Ketua DPRD Sulbar

Terdapat hal menarik dari kegiatan publichearing bertema ; Kebudayaan, masalah &problematikanya di Sulawesi Barat berlangsung pekan kemarin 21/11/2020 di BoyangKayyangKandeapiTinambung Polewali Mandar. Menarik karena dari forum ini oleh salah seorang tokoh yang hadir sebagai peserta mengungkapkan pernyataan yang hendak mendorong perubahan nama provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi Mandar.

Hal menarik berikut karena keinginan ini muncul di tengah dialog tentang kebudayaan yang alasannya  didasarkan kepada kepentingan sejarah dan kebudayaan. Meski pula pernyataan ini akan memiliki daya tarik karena hal sama di daerah lain juga tengah berhembus dorongan perubahan nama  daerahnya misalkan provinsi Jawa Barat yang hendak diubah menjadi provinsi Sunda.

Berubahnya nama suatu daerah bukan hal asing. Meski hal ini bukan hal baru mengingat sudah banyak nama daerah berubah dari nama sebelumnya. Sebut saja di salah satu wilayah di Sulawesi Barat baru- baru ini, tepatnya Kabupaten Mamuju Utara berubah menjadi Kabupaten Pasangkayu. Begitu pula beberapa dasawarsa yang lalu, Provinsi Irian Jaya menjadi provinsi Papua. Kota Ujungpandang menjadi kota Makassar, dll.

Untuk merubah nama daerah apakah itu Kabupaten atau kota maupun provinsi telah diatur melalui Permendagri 30 Tahun 2012 Tentang pedoman pemberian nama, perubahan nama daerah, perubahan nama ibu kota dan pemindahan ibu kota. Karena itu dimanapun bila terdapat aspirasi yang menghendaki perubahan nama daerah maka dari ketentuan inilah antara lain merupakan pedoman dalam pelaksanaannya. Yang langkah-langkah perubahannya diatur dengan syarat antara lain ; merupakan prakarsa dan kesepakatan masyarakat, kemudian disampaikan kepada kepala daerah disertai naskah akademis untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan oleh DPRD setempat melalui sidang paripurna untuk akhirnya diproses oleh kementerian dalam negeri.

Tidak terlepas dengan ketentuan atau aturan dalam perubahan nama daerah, maka secara khusus untuk syarat naskah akademi ini tentu menunjuk kepada apa yang menjadi latar belakang keinginan perubahan nama itu. Yang secara sosiologis dapat ditujukan “keuntungannya”, atau secara kultural akan memberikan keuntungan kepada masyarakat setempat bila dibandingkan dengan penamaan yang sementara ada. Kajian akademis ini harus membeberkan keuntungan tersebut serta dapat diukur secara akademis. Demikian pula dengan pertimbangan kultural menunjuk kepada kemungkinan keuntungan lebih besar melalui pertimbangan kemajuan kebudayaan. Dalam konteks inilah pikiran akademisnya harus dapat ditujukan terutama untuk kepentingan keberagaman dan jaminan terhadap terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bagi keinginan melakukan perubahan nama provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi Mandar  tentu akan dilihat lewat proses yang konstitusional terutama karena merupakan kehendak bersama. Selain harus dipastikan tentang kemungkinan ketidakjelasan, atau ketidaktegasan apa yang menjadi gagasan kesepakatan diantara kelompok masyarakat. Mengenai misalnya nama Mandar itu sendiri yang harus secara tegas jelas dipahami dalam pengertian apa.  Apakah sebagai etnik atau menurut nama karena latar belakang sejarah. Yang bila hal tersebut tidak dapat ditegaskan untuk tujuan kesepahaman maka hal tersebut sejatinya didialogkan terlebih dahulu secara terbuka. Hingga terdapat kesepakatan (konsensus) yang menganggap nama Mandar itu bukan menunjuk kepada etnik tetapi merupakan nama persekutuan sebagaimana sejarah awal kelahiran nama Mandar. Dengan mengutip tulisan sejarah misalnya (Darmansyah 2019) nama Mandar sebagai afdeling mandar karena wilayah terdiri dari onder afdeling Mamasa, onder ofdeling Polewali dan onder afdeling Mamuju pada waktu itu. Atau asal nama mandar sebagai persekutuan pitu ulu salu’ (PUS), pituba’banabinanga (PBB) sehingga lahir nama Mandar.

Akhirnya, aspirasi untuk mengubah nama Sulawesi Barat menjadi provinsi Mandar tentu saja bukan hal mustahil tetapi  juga bukan hal mudah untuk dilakukan. Diperlukan ruang diskusi yang lebar untuk menyelesaikan kewacanaannya. Menyelesaikan kemungkinan ketidakpahaman satu dengan yang lain. Bahkan kemungkinan lain yang menganggap perubahan nama Sulawesi Barat menjadi provinsi Mandar sebagai bukan hal yang penting.

 

 

__Terbit pada
23/11/2020
__Kategori
Opini, Parlemen