PACEKO.COM, SULBAR,- Komisi IV DPRD Sulbar melaksanakan rapat membahas evaluasi pelaksanaan APBD 2020. Rapat digelar bersama OPD mitra Komisi IV diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Transmigrasi dan Dinas Tenaga Kerja, berlangsung di Kantor DPRD Sulbar, Senin (15/06/20) kemarin.

Dalam rapat, anggota DPRD Sulbar , H. Abidin meminta Kepala Dinas Sulbar, dr.Alif Satria menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan dalam penanganan Covid-19 yang sifatnya emergency, ” Sebagai gugus tugas Covid-19 di Sul-Bar , kegiatan Dinkes Sulbar harus diupayakan ada penguatan anggaran. Sehingga kegiatan tersebut telah berada pada item penanganan Covid-19 baik di semua kabupaten se- Sul-Bar, dalam melaksanakan bentuk penanganan pada Covid-19 nantinya, dapat diketahui jika ada terjadi masalah baru lagi di wilayah Sulbar,” kata Abidin.

Sementara itu, ketua Komisi IV Drs. H. Sudirman, mengungkapkan,  Dinkes Sulbar memiliki dua program yang wajib dilaksanakan berdasarkan RPJM yang sudah ditetapkan.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kadis Kesehatan Sulbar, dr Alief menjelaskan, sejauh ini belum melakukan penanganan yang sifatnya emergency. Kendati demikian, pihaknya belum bisa memprediksi kapan masalah pandemi Covid-19 akan berakhir, sehingga pihaknya akan terus melakukan pelayanan dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku.

” Untuk pergeseran anggaran hanya dilakukan pergeseran kegiatan. Anggaran yang ada Dinas Kesehatan adalah DAU, DAK, dan dana DID yang ada di Dinas  kesehatan,” ungkap Alief Satria.

Alif menjelaskan, program rutin dan program wajib Dinkes Sulbar, salah satunya melakukan peningkatan kapasitas ibu hamil dan penanganan Balita. Diakui tekhnis kegiatan berjalan baik dan normal, disertai langkah penanganan Covid-19. Alif mengaku terus membangun kekuatan dan melakukan penguatan pada Puskesmas yang ada  di kabupaten.

Pada kesempatan sama politisi Demokrat, H Sukardi M Nur, mengatakan, realisasi anggaran yang dilaksanakan Dinkes Sulbar sangatlah kecil terhadap realisasi yang dicapai.  Sukardi menyarankan agar Dinkes menggenjot kegiatan secepat mungkin, sebelum masuk proses perubahan, ” Sementara yang dicapai saat ini pada Dinas Kesehatan hanya mampu 11 persen telah dikeluarkan pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar,” ujarnya.

Pertemuan turut dihadiri anggota DPRD Sulbar Komisi IV lainnya, diantaranya H. Risbar Berlian SH, Akhmad Ikhsan Syarif, Irbad Kaimuddin dan Dr. H. Muliadi Bintaha. (ADVETORIAL)