MAMUJU,- Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, saat memimpin Rapat Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) 2019, Rabu (30/01/19) kemarin, yang berlangsung di Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar.

Rapat evaluasi ini bertujuan meningkatkan peran dan fungsi kelompok kerja (Pokja) kampung Keluarga Berencana (KB) tingkat Sulbar.

Sekprov yang didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Ansi Ritamarini mengemukakan, keberedaan kampung KB sangat penting dalam menyelesaikan masalah kependudukan di Sulbar, “ Dengan posisi tersebut sekaligus dapat menumbuhkan kesadaran, untuk membudayakan bekerja secara terintegrasi, dalam menyelesaikan permasalahan kependudukan di Sulbar. Program nasional Kampung KB ini, dapat dijadikan sebagai model atau percontohan cara kerja kolektif antar OPD terkait dengan instansi vertikal dalam mempercepat penyelesaian permasalahan kependudukan, “ sebut Idris.

Idris juga mengatakan, keberadaan Kampung KB sejalan dengan program Mandiri, Cerdas dan Sehat (Marasa) yang dicanangkan Pemprov Sulbar dalam RPJMD 2017-2022. Oleh karenanya, diharapkan ke depan sudah ada rencana aksi bersama, sehingga program MARASA dengan Kampung KB dapat terintegrasi dengan OPD terkait.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar , Andi Ritamariani menyampaikan, beberapa permasalahan yang mendasari adanya program Kampung KB, diantaranya, sebanyak 64 desa di Indonesia termasuk desa tertinggal dan sangat tertinggal, jumlah penduduk miskin masih tinggi yakni 11, 13 persen dan lebih banyak di pedesaan, angka kelahiran usia 15-25 tahun masih tinggi khususnya di pedesaan dan banyaknya jimlah stunting di Indonesia. “ Kampung KB ini diamanahkan Presiden RI sebagai upaya kreatif dan integratif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat” ucap Ritamariani.

Ritamariani juga menjelaskan, Kampung KB merupakan suatu wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait, dalam upaya kualitas hidup keluarga dan masyarakat, “Dulu banyak yang salah paham dengan program ini, dengan menganggap Kampung KB sebagai tempat mengundang masyarakat untuk dipasangi alat kontrasepsi, namun setelah kami sosialisasikan akhirnya mereka sudah paham” ungkap Ritamariani

Kampung KB di Sulbar sudah dicanangkan sejak 16 Maret 2016 lalu oleh Gubernur Sulbar pertama Anwar Adnan Saleh di Desa Tapandullu Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.(Rls/Thaya)