POLEWALI MANDAR,- Keributan warnai unjuk rasa mahasiswa di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, menuntut pencopotan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wai Tipalayo. Seorang massa aksi jadi korban pemukulan saat terlibat saling dorong dengan Satpol PP.

Keributan yang mewarnai unjuk rasa belasan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Polman berlangsung di depan pintu masuk kantor Bupati Polman, Jalan Manunggal, Nomor 11, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Senin (03/03). Berawal ketika Satpol PP menghalau mahasiswa yang hendak membakar ban bekas di halaman kantor Bupati.

“Kami tidak pernah melakukan tindakan propokatif justru kami yang dipropokatif. Kami ingin melakukan aksi bakar ban namun kami dicegah, menyebabkan tindakan premanisme yang dilakukan oknum Satpol PP,” kata coordinator aksi, Samaruddin kepada wartawan, Senin (03/03/2025).

Keributan itu terjadi berulang kali. Massa aksi kesal lantaran pihak Satpol PP yang melakukan pengamanan enggan mengakui pemukulan tersebut. Bahkan, oknum Satpol PP yang diduga telah melakukan pemukulan langsung bersembuyi.

“Ada dua kali terjadi pemukulan dan salah satu massa aksi merasakan itu dan melapor kepada kami. Namun di dalam (Satpol PP) tidak ada yang mau mengaku bahkan bersembunyi,” ujar Samaruddin kesal.

Dia pun mengaku akan melakukan aksi yang lebih besar. Termasuk menuntut Kepala Satpol PP Polman dicopot dari jabatannya.

“Kami akan mengadakan konsolidasi ulang, menggalang massa yang sebanyak-banyaknya, menuntut pencopotan Kasatpol PP,” jelas Samaruddin.

Lebih lanjut Samaruddin mengungkapkan, aksi unjuk rasa yang dilakukan membawa sejumlah tuntutan. Termasuk desakan kepada Bupati Polman Samsul Mahmud agar mencopot Direktur PDAM Wai Tipalayo Polman Muhammad Fadli serta Kepala DP2KBP3A Polman Sriharni Patandianan.

Direktur PDAM Wai Tipalayo dinilai tidak transparan mengelola keuangan perusahaan, lantaran tidak menyetor Dividen tahun 2022 dan tahun 2024 ke Pemerintah Kabupaten Polman. Sementara Kepala DP2KBP3A Polman dicurigai menyalahgunakan anggaran pengadaan paket pulsa untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak Rp 888 juta.

“Adapun isu tadi yang pertama pencopotan Direktur PDAM dan juga pencopotan Bendahara PDAM. Juga pencopotan kepala dinas kependudukan (DP2KBP3A),” terangnya.

Massa aksi mengaku kecewa lantaran gagal bertemu dengan Bupati Polman yang dikabarkan tidak berada di tempat. Mereka mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika Bupati Polman tidak bersedia menemui mereka.

“Itu beberapa poin yang kami angkat, kami bawa, namun sampai saat ini kami belum ditemui bapak Bupati. Kami sempat bicara salah satu mediasi dia mengatakan pak Bupati sedang tidak berada di tempat, jika pak Bupati tidak ingin menemui kami, kami akan melakukan konsolidasi jilid 2,” pungkas Samaruddin. (thaya)