PACEKO.COM, DPRD SULBAR,- Komisi III DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Selatan (Sulsel). Tujuannya memperjelas implementasi perizinan air tanah yang telah diterapkan di Sulsel, serta serta mengetahui mekanisme organisasi perangkat daerah dalam mengelola sumber daya air tanah.

Kunker tersebut berlangsung Kamis (27/02). Dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulbar Usman Suhuriah. Hadir, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulbar Fredy Boy, Sekretaris Komisi III DPRD Sulbar Harun Lullulangi, serta anggota lainnya.

Turut serta Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Sulbar, Wisnu Hasta Praja.

Rombongan diterima Sekretaris Dinas ESDM Sulsel, Djemi Abdullah, didampingi fungsional penyelidik Bumi Bidang Geologi, Muhlis.

Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, menyatakan bahwa kunjungan itu dilakukan agar pihaknya mendapatkan gambaran mengenai implementasi perizinan air tanah di Sulsel. Dia mengungkapkan, bahwa di Sulbar pemanfaatan air tanah oleh badan usaha di sektor perkebunan sangat besar, tetapi pendapatan yang diterima daerah dari sektor ini masih minim.

“Dapat kami sampaikan bahwa di Sulbar, pemanfaatan air tanah sangat besar, terutama oleh badan usaha di sektor perkebunan. Namun, kontribusi pendapatan dari pemanfaatan tersebut masih sangat kecil bagi daerah,” kata Usman dalam keterangannya.

Terkait itu, Sekretaris Dinas ESDM Sulsel Djemi Abdullah mengatakan, tata kelola air tanah merupakan salah satu tugas utama Dinas ESDM Sulsel, meskipun saat ini proses perizinannya telah dialihkan ke pemerintah pusat. Dia menilai bahwa jika DPRD Sulbar mengusulkan agar kewenangan tersebut dikembalikan ke daerah, maka ada peluang bagi pemerintah pusat untuk menindaklanjutinya.

“Kami percaya jika para wakil rakyat yang mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait perizinan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, maka akan lebih cepat ditanggapi, begitu juga dengan air tanah ini,” tuturnya.

Selain itu, Djemi juga menyoroti pentingnya pengendalian dan konservasi air tanah untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Menurutnya, pesatnya pertumbuhan industri dan jumlah penduduk dapat menyebabkan eksploitasi air tanah yang tidak terkendali, berisiko menimbulkan subsidance atau penurunan permukaan tanah.

“Salah satu dampak nyata dari eksploitasi air tanah yang tidak terkendali adalah subsidance atau penurunan permukaan tanah. Kota Makassar sendiri telah mengalami intrusi air laut akibat penggunaan air tanah yang berlebihan. Kota Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi Sulbar juga perlu mewaspadai hal ini,” paparnya.

Sementara Fungsional Penyelidik Bumi Dinas ESDM Sulsel, Muhlis, menyampaikan bahwa Pemprov Sulbar telah menyelesaikan peraturan gubernur mengenai penetapan nilai perolehan air tanah. Sementara itu, Sulsel masih dalam proses penyusunan regulasi tersebut di Biro Hukum.

“Nilai perolehan air tanah ini nantinya akan menjadi salah satu komponen utama dalam penetapan tarif pajak air tanah oleh pemerintah kabupaten,” ujar Muhlis.

Pada kesempatan itu,  Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Sulbar Wisnu Hasta Praja membenarkan bahwa peraturan gubernur mengenai penetapan nilai perolehan air tanah di Sulbar telah resmi diterbitkan.

“Peraturan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, yang telah ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Barat pada 10 Januari 2025,” ujarnya.

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan tata kelola air tanah di Sulbar dapat lebih terstruktur, memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah, serta tetap memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya air bagi masyarakat. (adv)