JAKARTA,- Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud mewanti-wanti pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Polman soal efesiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Dia mengingatkan jajarannya untuk memastikan tindak lanjut pelaksanaan Surat Edaran Mendagri dan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Fokus Perubahan APBD Tahun 2025.

“Saya bersama Wakil Bupati minta seluruh pimpinan OPD untuk menjalankan efesiensi anggaran. Sehubungan dengan itu, saya perlu mengingatkan agar tidak membelanjakan anggaran rutin yang tidak mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata H Samsul Mahmud dalam keterangannya yang diterima wartawan, Selasa (25/02/2025)

Bupati H Samsul lalu menyebut 4 poin pokok yang harus menjadi perhatian dan dilaksanakan oleh OPD Pemkab Polman.

Poin pertama memastikan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seluruh jajaran pemerintah daerah diminta melakukan penyesuaian anggaran dan mengambil langkah penghematan (efesiensi).

“Seluruh jajaran pemerintah daerah (OPD) dalam lingkup pemerintah kabupaten Polewali Mandar saya minta untuk melaksanakan maksud Inpres Nomor 1 tahun 2025,” tegasnya.

Dia juga meminta seluruh pimpinan OPD segera melakukan rasionalisasi anggaran untuk kegiatan tidak penting ( ATK, kegiatan seremoni, FGD, Seminar, perjalanan dinas) sebagaimana yang termuat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Bupati H Samsul juga meminta seluruh pimpinan OPD  segera menyelesaikan rencana rasionalisasi bidang masing-masing. Bupati H Samsul  menugaskan  Kepala Balitbangren dan Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) untuk mengkoordinir pelaksanaan efesiensi anggaran dimaksud.

Poin kedua, terkait fokus perubahan APBD untuk memastikan pelaksanaan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.3/6629.A/SJ dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 1/MK.07/2024.

Bupati H Samsul mewanti-wanti seluruh jajaran OPD-nya melaksanakan Surat Edaran mengenai efesiensi anggaran tersebut sesuai ketentuan.

“Saya bersama Wakil Bupati minta seluruh pimpinan OPD melakukan efesiensi anggaran. Tidak membelanjakan anggaran rutin yang tidak mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan akan melakukan pengawasan ketat setiap alokasi APBD yang sedang berjalan,” jelas Ketua DPD Partai Golkar Polman itu.

Poin ketiga yang ditegaskan Bupati H Samsul, terkait kebersamaan dan koordinasi untuk memastikan berjalannya pemerintah daerah yang efektif.

“Karena itu kepada seluruh jajaran pemerintahan /pimpinan OPD, saya harapkan untuk tetap bersama-sama menjaga kekompakan, tetap solid. Saya minta seluruh jajaran pemerintah daerah (Pj. Sekda, Para Asisten, Pimpinan OPD/SKPD) untuk tetap menjalankan tugas-tugas rutin. Saya bersama wakil bupati instruksikan kepada Para Pejabat (Pj. Sekda, Para Asisten, Pimpinan OPD/SKPD) untuk tidak melakukan langkah dan mengambil keputusan tanpa melakukan koordinasi secara berjenjang dan melaporkan kepada Bupati-wakil Bupati,”  terang pria yang akrab disapa Aji Assul itu.

“Saya bersama wakil bupati minta pimpinan OPD agar menyampaikan informasi (laporan ringkas) kepada Bupati dan Wakil Bupati  terkait hasil pelaksanaan tugas rutin harian Pimpinan OPD selama masa pelaksanaan Retret kepala daerah di Magelang hingga kami kembali ke Polewali Mandar,” tandasnya.

Poin keempat, dia menekankan seluruh jajaran pemerintahan /pimpinan OPD menjaga kekompakan, tidak terpengaruh informasi yang tidak bersumber dari Bupati dan Wakil Bupati. terutama terkait pengisian jabatan, promosi jabatan, demosi dan lain-lain yang informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Saya minta (bersama wakil bupati) agar  seluruh jajaran pemerintahan / pimpinan OPD tetap bekerja tenang penuh semangat. Seluruh proses akan berjalan dengan sendirinya menurut sistem dan ketentuan yang berlaku,” pungkas Bupati berlatar belakang pengusaha itu, meyakinkan. (thaya)