Foto kepala DP2KB P3A Polman, drg.Hj. Sriharni Patandianan.

DP2KBP3A Polman Terima DAK Rp 880 Juta Untuk Pulsa TPK

POLEWALI MANDAR,- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KB P3A) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, terjunkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) terdiri dari Kader KB, Bidan dan PKK yang berjumlah 888 orang untuk mempercepat penurunan angka stunting di daerah ini.

Dalam menjalankan tugas, TPK yang tersebar pada 16 kecamatan itu mendapat bantuan biaya pulsa data seratus ribu per bulan. Bantuan pulsa tersebut diberikan selama 10 bulan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat sebesar Rp 880 juta.

“(Dana) dari pusat, jadi kalau DAK itu dianggarkan bukan kita (daerah) yang menganggarkan, kita mengikuti juknis. Kadernya itu 888 orang, nilai pulsa 100 ribu, diberikan selama 10 bulan saja,” kata Kepala DP2KB P3A Polman, drg.Hj. Sriharni Patandianan kepada wartawan, Senin (24/02/2025).

Sriharni mengungkapkan, pulsa tersebut nantinya akan digunakan para TPK untuk mengisi aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil).

“Mereka (Tim) kan pakai  handphone yang pendataan, itu dibelikan kuota karena dia pakai aplikasi (Elsimil),” ujarnya.

Menurut Sriharni, subsidi pulsa untuk TPK bukanlah hal baru. Program nasional itu sudah berjalan sejak tahun 2022 lalu dan berlanjut pada tahun 2025.

“Itu sudah dari tahun 2022. Seluruh Indonesia, program Presiden, nilai kuotanya sama kita cuman melanjutkan,” tuturnya meyakinkan.

Lebih lanjut dia mengatakan, anggaran subisidi untuk pulsa TPK hanya dicairkan selama 3 bulan pada tahun 2024 kemarin. Sebabnya, ada pemeliharaan aplikasi Elsimil.

“Pada tahun 2024 itu kami cuman menganggarkan biaya pulsa pada 3 bulan saja, kenapa ? tahun itu ada maintenance elsimil. Kami tidak berani mentransfer (pulsa) data tersebut kepada pendamping di desa dan kelurahan,” ucapnya.

Dia juga mengatakan jika bantuan pulsa tersebut juga diberikan kepada TPK yang wilayahnya belum terjangkau jaringan internet. Menurutnya, setiap TPK harus menginput data melalui aplikasi yang telah ditentukan.

“Bagaimana desa yang tidak ada jaringan internet apakah kadernya juga menerima pulsa..dia (TPK) sudah pandai mensingkronkan, sudah pandai mencari jaringan untuk mengupload datanya,” jelas Sriharni.

Sriharni juga mengatakan, jika pengadaan pulsa untuk TPK ini menggunakan pihak ketiga.

“System belanja pulsa data ini pakai pihak ketiga, menggunakan e-catalalog untuk mempermudah kami, dikirim dulu pulsanya baru dibayarkan,” tandasnya.

Diakui Sriharini, keberadaan TPK memberikan pengaruh cukup besar dalam upaya menurunkan angka stunting. Bahkan, angka stunting di Kabupaten Polman pada tahun 2023 alami penurunan 11% pada tahun 2024.

“Apakah ada penurunan stunting ? iya ada. Dari tahun 2023 ada SKHI nya itu 39%, pada tahun 2024 penurunan stunting itu signifikan adanya menjadi 28%, jadi ada 11% penurunan stunting di tahun 2024,” pungkasnya. (thaya)

__Terbit pada
24/02/2025
__Kategori
Pemerintahan