POLEWALI MANDAR,- Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin mengapresiasi kontribusi Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) dalam mendukung keberlanjutan swasembada pangan di Republik Indonesia. Menurutnya, mengurus pertanian harus dalam sebuah ekosistem yang terintegrasi.

Hal itu disampaikan Bahtiar saat hadiri musyawarah daerah (Musda) Perpadi Provinsi Sulbar di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Rabu (08/01). Turut hadir Pj Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras,  jajaran OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Polman, instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, Ketua dan anggota DPD Perpadi Sulbar.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, perlunya membahas masalah pengelolaan pangan di Sulbar dengan kementerian terkait. Apalagi 62 persen lahan di Sulbar masih berstatus hutan lindung.

“Permasalahan yang perlu mendapat perhatian ke depan, pertama  lahan yang bermasalah, seperti status lahan yang masuk hutan lindung. Olehnya urusan ini harus dibicarakan dengan kementerian terkait,” kata Bahtiar dalam keterangan yang diterima wartawan, Rabu (08/01/2025).

Selain itu, Bahtiar juga menyinggung pentingnya keberadaan pelabuhan pertanian khusus untuk mendukung distribusi ke luar hasil produksi pertanian dari Sulbar.

“Sulbar belum memiliki pelabuhan pertanian khusus. Adapun pelabuhan di beberapa kabupaten di Sulbar masih berukuran kecil,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya keberadaan Gudang Bulog.  Sebab, dua Kabupaten di Sulbar yaitu Mamuju Tengah dan Mamasa belum memiliki gudang Bulog yang dianggap mempengaruhi inflasi di daerah.

Bahtiar juga menyebut  perlunya kerjasama dengan perbankan melalui program KUR untuk meningkatkan produksi pertanian di Sulbar. Dia mengapresiasi langkah Perpadi Sulbar yang telah bekerjasama perbankan untuk mendorong KUR ke sektor pengusaha penggilingan padi.

Sementara Ketua Umum Perpadi,  Sutarto Alimoeso menyampaikan Perpadi hadir menjadi tempat pengabdian pengusaha penggilingan padi untuk kemakmuran rakyat.

Sutarto menyebutkan, dalam dua tahun terakhir impor beras Indonesia mencapai 7 juta ton. Menurutnya hal tersebut harus dihentikan dan Perpadi berkomitmen mendukung swasembada pangan.

“Yang diharapkan swasembada ini adalah swasembada yang berlanjutan,” ucap Sutarto

Diakui, musda DPD Perpadi Sulbar menjadi langkah awal untuk memperkuat solidaritas mengawal soal produksi beras dan mewujudkan swasembada 2028.

“Atau kita kawal bersama, jangan seolah-olah ini tugas pemerintah saja. Kita bisa selesaikan bersama sama, dan kita bisa mulai dari Sulbar. Perpadi akan tetap menjadi partner pemerintah dan siap bersinergi mewujudkan swasembada,” terang Sutarto.

Pada kesempatan sama, Ketua Perpadi Sulbar Ajbar menambahkan,  Perpadi siap menjadi garda terdepan untuk mewujudkan swasembada pangan. Sebab menurutnya,  swasembada menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Mimpi pak Presiden Prabowo adalah Republik ini pada 2027-2028 adalah negeri yang punya kemampuan swasembada pangan. Ini akan menjadi slogan jika tidak dibangun dengan semangat kolaborasi,” pungkas Ajbar. (rls/thaya)