MAMUJU,- Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar)  Amujib mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk selalu menjaga netralitas jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dia menegaskan, ketidaknetralan akan berdampak pada keberadaan ASN di birokrasi.

Hal tersebut disampaikan Amujib saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) stakeholder dalam rangka menjaga netralitas ASN, di Hotel Maleo, Mamuju, Senin (18/11). Kegiatan diselenggarakan sebagai langkah untuk mewujudkan pesta demokrasi yang demokratis dan berintegritas pada Pilkada serentak, Rabu 27 November 2024 mendatang.

“Sekali lagi yang ingin saya tekankan, mari kita bersama-sama sebagai asn menjaga netralitas. Kewajiban kita bukan hanya menjaga netralitas, tapi bagaimana menjaga demokrasi di provinsi Sulbar ini berjalan dengan baik. Yang bikin sanksi itu adalah pemerintah pusat. Jadi, aturan yang menyampaikan. Ada BKN, ada PAN-RB,” kata Amujib dalam keterangannya, Senin (18/11/2024).

Amujib mengungkapkan, setiap ASN diwajibkan menjaga netralitas, berintegritas dan profesional. Menurutnya, penentu arah atau bentuk birokrasi di Sulbar adalah para ASN yang ada di seluruh wilayah provinsi ke 33 di Indonesia ini.

“Kita mau kasi buruk birokrasi kita hari ini atau kita mau buat yang lebih baik lagi, tergantung kita. Jadi, jagalah netralitas kita,” ujarnya.

Asisten III bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar itu juga mengungkapkan, keberpihakan itu tidak menjamin posisi yang nyaman bagi seorang ASN. Ketidaknetralan diakui akan berdampak pada keberadaan ASN di birokrasi.

“Jangan sampai kita hari ini bersama-sama dalam satu konteks sebagai ASN, besok atau lusa, kasian kalau kita cuman bisa bercerita bahwa teman kita sudah ada yang keluar dari ASN (karena melanggar netralitas),” tandas Amujib.

Dia juga mengingatkan seluruh ASN di Sulbar untuk bijak dalam menggunakan media sosial (medsos). Dirinya tak ingin, ada ASN di Sulbar yang terlibat pelanggaran netralitas termasuk melalui medsos. (rls)