Oleh, M Danial

SEBANYAK 481 pasangan calon terpilih hasil Pilkada serentak 2024 resmi menerima amanah sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mereka terdiri 33 pasangan gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan wakil bupati, serta 85 walikota dan wakil walikota, dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis kemarin.

Diketahui, Pilkada serentak 2024 berlangsung di 505 daerah: provinsi, kabupaten, dan kota se Indonesia. Sebanyak 22 pasangan kepala daerah terpilih di Provinsi Aceh yang terdiri gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota telah dilantik terlebih dahulu berdasarkan UU Pemerintahan Aceh. Adapun 44 pasangan calon lainnya di sejumlah daerah, sengketa hasil pemilihannya masih berproses di Mahkamah Konstitusi.

Pelantikan kepala daerah adalah momen penting dalam siklus pemerintahan daerah. Pemerintahan baru diharapkan membawa perubahan untuk menjadi lebih baik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan.

Kata perubahan selalu terdengar setiap pergantian pemimpin di daerah. Diksi indah tersebut selalu pula disertai pertanyaan tentang kesiapan perangkat birokrasi di daerah. Akankah betul-betul bisa berbenah dan berubah seiring dengan pergantian kepemimpinan daerah? Pertanyaaan tersebut akan terjawab oleh waktu.

Para kepala daerah yang akan segera memulai tugasnya. Dihadapkan pada berbagai  tantangan yang tidak ringan. Terutama terkait pengelolaan anggaran yang dihadang Inpes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Pelaksanaan Belanja APBN dan APBD 2025.

Kebijakan penghematan yang super ketat tersebut, merupakan PR yang akan menguji kepiawaian para kepala daerah untuk memenuhi janjinya kepada rakyat pada Pilkada yang lalu. Sebagai pemimpin, janji politik saat kampanye harus dipenuhi terlepas dari kebijakan pemangkasan anggaran dari pusat.

Isu mutasi dan rotasi pejabat yang menggelinding sejak masa Pilkada, lalu menjadi polemik merupakan pula tantangan tersendiri. Untuk mewujudkan stabilitas birokrasi, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik. Mutasi harus dipastikan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Bukan sekadar kepentingan politik. Tantangan lain dari yang lain, adalah mengakomodir kepentingan banyak pihak yang telah berkontribusi dan berjasa memenangkan Pilkada lalu.

Para kepala daerah terpilih adalah putra-putri terbaik yang kini memanggul berjuta harapan rakyat. Mereka diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang betul-betul menyentuh kebutuhan mendasar rakyat.

Dalam konteks Sulawesi Barat secara umum menghadapi masalah lama dan sejak lama menjadi tantangan: kemiskinan ekstrem, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan infrastruktur yang sejak lama akrab dirasakan rakyat enam kabupaten di daerah ini. Masalah lain adalah banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, pernikahan dini atau perkawinan anak di bawah umur, dan narkoba. Belakangan ini meningkat pula kasus HIV/AIDS.

Berdasarkan data BPS, pada 2023 tingkat kemiskinan ekstrem yang mencengkeram Sulbar menurun dari 2,94 persen pada 2022 menjadi 0,75 persen pada 2023. Namun meningkat kembali 2024 menjadi 1,46 persen (naik 0,71 persen) pada 2024. Peningkatan tersebut tertinggi di Indonesia (Tribun.Sulbar.com 29/8/24).

Masalah di sektor pendidikan antara lain tingginya angka anak putus sekolah dan anak tidak sekolah yang membelit daerah ini. Hingga pertengahan 2024 jumlah anak tidak sekolah tercatat 27.135 orang. Tantangan di sektor kesehatan, salah satunya masalah stunting yang mendera ribuan anak. Prevalensi stunting Sulbar mencapai 30,3 persen, peringkat kelima dari 10 provinsi tertinggi prevalensi stunting dari 38 provinsi di Indonesia.

Angka perkawinan anak di bawah umur masih signifikan. Dilansir dari stunting.go.id
Kementerian Sekretariat Negara Sekretariat Wakil Presiden (25/8/23), perkawinan anak di Sulbar mencapai 17,71 persen pada periode Januari – Mei 2023. Angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional sebanyak 9 persen. Sulbar peringkat enam angka pernikahan dini di Indonesia.

Kasus kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk, begitupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tantangan yang perlu menjadi perhatian serius. Tidak terus-menerus euforia membanggakan predikat Kabupaten Layak Anak yang disandang beberapa kabupaten (Polman, Majene, dan Mamuju). Kekerasan terhadap anak banyak terjadi dalam lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan termasuk pesantren. Pelaku kebanyakan oleh yang seharusnya memberi perlindungan terhadap anak.

Kabar mengejutkan mengenai kasus HIV/AIDS. Diberitakan media, jumlah kasus mencapai 206 orang hingga 18 Februari 2025. Meningkat dari jumlah 180 kasus pada Desember 2024. Ditemukan di semua kabupaten. Tertinggi di Polman yang tercatat 87 kasus, disusul Mamuju 55, Majene 29, Pasangkayu 15, Mamuju Tengah 13, dan Mamasa 7.

Kebijakan efesiensi anggaran di awal kepemimpinan para kepala daerah yang baru dilantik. Tidak boleh menjadi alasan mengabaikan perubahan untuk perbaikan yang dijanjikan. Peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang lebih baik dinantikan oleh rakyat pembuktiannya. Komitmen transparansi dan keterbukaan harus disertai konsistensi untuk menjaga kepercayaan rakyat.

Pelaksanaan pemerintahan yang dilandasi prinsip transparan, terbuka, dan akuntabel dinantikan juga pembuktiannya. Untuk memastikan tidak pengelolaan anggaran yang tidak menyimpang dari aturan, tepat sasaran, tidak terjadi kebocoran atau praktik korupsi. Untuk hal ini, sangat penting terbukanya ruang pengawasan partisipatif bagi organisasi masyarakat sipil dan media sebagai refresentasi publik. Untuk melakukan pengawasan dan kontrol konstruktif terhadap program dan kebijakan pembangunan daerah.

Sangat penting juga menjadi perhatian memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, termsuk investor. Penegakan hukum yang transparan dan tidak tebang pilih sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Selamat dan sukses untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar Suhardi Duka – Salim S. Mengga, bersama Bupati dan Wakil Bupati enam kabupaten. Polman: Samsul Mahmud – Andi Nursami Masdar, Majene: Andi Ahmad Sukri – Andi Rita Mariani, Mamuju: Sitti Sutinah Suhardi – Yuki Permana. Mamasa: Welem Sambolangi – Sudirman, Mamuju Tengah: Arsal Aras – Askary, Pasangkayu: Yaumil Ambo Djiwa – Herny Agus. Selamat bekerja menukangi perubahan menjadi lebih baik, untuk Sulbar maju dan sejahtera. (*