Massa duduki dan segel kantor Bupati Mamasa. (ist)

Massa Segel Kantor Bupati Mamasa Tuntut Pembayaran Gaji Aparat Desa – Iuran BPJS

MAMASA,- Kantor Bupati di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, disegel massa. Mereka mendesak pemerintah setempat membayar gaji aparat desa yang masih tertunda serta pengaktifan kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)  ribuan warga di bawah tanggungan pemerintah.

“Kami masih segel kantor bupati, sampai sekarang ini masih duduki kantor bupati dan tidak membiarkan aktivitas berjalan sampai tuntutan dipenuhi,” kata koordinator aksi, Taufiq Ramawijaya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Kamis (23/01/2025).

Diketahui, aksi penyegelan Kantor Bupati Mamasa yang terletak di Desa Osango, Kecamatan Mamasa, berlangsung sejak Rabu kemarin (22/01). Massa dari berbagai elemen termasuk aparat desa dan organisasi mahasiswa, juga menyegel Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamasa.

“Lumpuh (pelayanan). Kami juga menyegel kantor keuangan (BPKAD),” tuturnya.

Lebih lanjut Rama mengatakan, sudah 9 bulan aparat desa di Kabupaten Mamasa belum menerima gaji.  Dia juga menyebut sebanyak 21 ribu kartu BPJS warga yang menjadi tanggung jawab pemerintah hingga saat ini belum aktif.

“Tuntutan utamanya itu adalah pengaktifan 21 ribu BPJS di bawah tanggungan pemerintah daerah,” ujarnya.

“Sampai sekarang (gaji aparat desa) sudah 9 bulan tertunda. Untuk tahun 2023 ada di bulan November dan Desember. Untuk di tahun 2024 itu dari bulan Mei sampai sekarang,” sambung Rama.

Selain itu, massa aksi juga menuntut pemerintah mengangkat tenaga honorer dengan status R2 dan R3 menjadi PPPK status paruh waktu.

“Kedua itu, pembayaran penghasilan tetap aparat desa dan tunjangan badan permusyawaratan desa, sama pengangkatan honorer R2 dan R3 jadi PPPK paruh waktu,” tuturnya.

Diakui Rama, aksi penyegelan dan pendudukan kantor Bupati Mamasa akan terus dilakukan hingga tuntutannya dipenuhi.

“Pokoknya kami akan terus menyegel kantor ini kalau tuntutan kami belum dipenuhi. Mending tidak ada yang dibayarkan daripada hak-hak kami tidak dibayarkan,” pungkasnya.

Terkait masalah ini, wartawan sudah mencoba mengonfirmasi Penjabat (Pj) Bupati Mamasa Muhammad Zain. Namun panggilan telepon dan pesan singkat yang dikirim ke nomor selulernya belum direspon.

Dalam foto yang diterima wartawan, Kamis (23/01) terlihat pintu masuk kantor Bupati Mamasa ditutup lalu diberi spanduk putih bertuliskan ‘Disegel’.

Ada juga spanduk dibentangkan di depan sebuah mobil yang terparkir di pelataran kantor Bupati Mamasa. Spanduk itu bertuliskan ‘ Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu, mosi tidak percaya pemda #siltap, tunjangan BPJS, R2/R3 Tuntaskan’.

Terlihat sejumlah warga sedang duduk pada anak tangga menuju pintu masuk kantor bupati. Warga lain memilih baringan pada terpal yang dibentangkan di pelataran kantor. (thaya)

 

__Terbit pada
23/01/2025
__Kategori
Pemerintahan, Sosial