MAMUJU,- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Sulbar Rachmad mengemukakan, infrastruktur merupakan penunjang sektor lain, seperti pertanian, pariwisata dan lainnya. Sehingga penting untuk berkerjasama dan membangun sinergitas dalam meningkatkan infrastruktur di daerah.

Hal tersebut disampaikan Rachmad saat menggelar Rapat Koordinasi Dak Bidang Jalan dan Sosialisasi SE Menteri PU Nomor 17 Tahun 2023 serta pemantapan pengelolaan data PMKRS Sulbar Tahun 2024.

Rapat berlangsung di Grand Meleo Hotel Mamuju, Kamis (03/10). Hadir jajaran Dinas PUPR Sulbar serta Dinas PUPR Kabupaten se- Sulbar.

Turut hadir sebagai narasumber, perwakilan dari Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan P2JN Kemen PUPR, Muhamad Taufik.

Rahmat mengemukakan, kondisi APBD Sulbar yang hanya 1,8 triliun tidak bisa diandalkan untuk membiayai seluruh kegiatan di daerah ini. Dia menyebut pemerintah daerah sangat membutuhkan bantuan dari pusat.

“Infrastruktur jalan Ini memang butuh sentuhan besar dari Kementerian. Kami di provinsi tidak mampu dapat menyelesaikan sebuah infrastruktur jalan tanpa ada bantuan dari Kementerian,” terang Rachmad dalam keterangannya, Kamis (03/10/2024).

Rachmad mengungkapkan. panjang ruas jalan di Sulbar sekira 523 kilometer. Untuk satu kali penanganan sepanjang 20 Km membutuhkkan 120 Miliar.

“Infrastruktur jalan Ini memang butuh sentuhan besar dari Kementerian. Kami di provinsi tidak mampu dapat menyelesaikan sebuah infrastruktur jalan tanpa ada bantuan dari Kementerian,” terang Rachmad.

Melalui forum rakor ini, Rachmad berharap terbangun kesepahaman antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk bersama memperkuat data dalam rangka rencana pengalokasian DAK bidang jalan pada 2025.

“Harapan kita ada output untuk bagaimana kita memperbaiki sebuah aturan yang ada serta kesiapan data,” ujarnya.

Rachmad juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian, melihat gambaran alokasi DAK pada 2025 telah memberikan perhatian kepada enam kabupaten se- Sulbar.

“Berkat pendampingan dari Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin serta pak Sekda, PUPR bersama semua  PU Kabupaten mendapat perhatian dari pusat.  Mudah-mudahan kita berdoa di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengharapkan kerjasama yang baik,”  tandasnya.

Sementara Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Sulbar Alfian menyebut, rakor bertujuan melakukan sosialisasi  sekaligus  menginformasikan persiapan konsultasi program DAK fisik bidang konektivitas sub bidang Jalan Tahun Anggaran 2025. Serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan melalui DAK di Provinsi Sulawesi Barat dan melakukan pemantapan pengelolaan data PMKRS

“Rakor ini bertujuan agar pembangunan infrastruktur jalan di Sulbar dapat lebih maksimal,” pungkasnya. (rls)