POLEWALI MANDAR,- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar (Polman), Sarinah pertanyakan penggunaan anggaran Rp 258 juta yang digelontorkan Pemda Polman untuk menangani penularan virus demam berdarah dengue (DBD) yang telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) di Desa Ambopadang, Kecamatan Tutar.

Sebabnya, anggaran tersebut dianggap lebih banyak terpakai untuk operasional petugas ketimbang membiayai kegiatan yang langsung menyentuh warga terdampak.

“Terkait masalah anggaran sementara dipertanyakan juga terkait belanja bensin operasional. Juga terkait belanja bensin operasional ini juga masih mau kita pertanyakan, karena baru yang terelealisasi (untuk warga terdampak) saya lihat baru kelambu dan lotion,” kata Sarinah kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).

Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu mengaku heran, karena ternyata cukup banyak petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dilibatkan dalam penanganan KLB DBD tersebut.

Karena nyatanya, saat memantau posko penanganan warga terdampak DBD di SMP 2 Tutallu, Desa Ambopadang, hanya terlihat beberapa petugas dari kesehatan bersama Bhabinkamtibmas tanpa keberadaan petugas BPBD.

“Di mana ditempatkan semua personilnya itu, karena waktu saya turun tidak sampai segitu. Bahkan pernah saya ke sana (posko) sama sekali tidak ada (petugas) , penjelasannya diliburkan,” ungkap Sarinah.

Dia mengatakan, semestinya dana yang digelontorkan pemerintah lebih banyak digunakan untuk membiayai fasilitas penanganan untuk pasien termasuk pembelian vitamin untuk diberikan kepada warga.

“Kemarin itu saya lihat fasilitas kesehatannya sangat minim. Waktu warga di rawat di Pustu infus  berjejer digantung pakai bambu, harusnya alat-alat itu yang dilengkapi, obat-obatan juga atau suplemen untuk warga, vitamin apa semua karena daya tahan tubuh warga menurun,” pungkas Sarinah.

Sementara Pj Sekda Polman I Nengah Sumadana mengungkapkan, jika Pemkab Polman telah melakukan recofusing anggaran penanganan KLB DBD di Desa Ambopadang, sesuai permintaan DPRD Polman.

“Permintaan DPRD kita sudah lakukan recofusing, fokus pada belanja yang dilakukan secara langsung, penerima manfaat itu sudah kami lakukan. Dari belanja operasional ke belanja bahan kebutuhan penanganan,” tutur I Nengah saat dikonfirmasi usai pelantikan pimpinan DPRD Polman.

Dia menyebut, sebagian anggaran yang sempat menuai sorotan DPRD Polman dialihkan untuk pembelian lotion anti nyamuk yang sebelumnya tidak masuk dalam perencanaan.

“Saya lihat kemarin sudah ada belanja pengadaan autan sebanyak 300 yang sebelumnya tidak dianggarkan,” ujar I Nengah.

Menurut I Nengah, sejumlah item kegiatan yang tidak dibiayai oleh Dinas Kesehatan diambil oleh BPBD.

I Nengah menambahkan jika status KLB DBD di Desa Ambopadang telah berakhir. Pemda Polman akan melakukan evaluasi apakah status KLB itu akan diperpanjang atau tidak.

“Kemarin sudah berakhir (KLB) dan saat ini yang masih dirawat di posko itu sisa 5 orang. Saya kira fasilitas kesehatan sudah memadai, Insya Allah besok kami evaluasi untuk kelanjutan KLBnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Polman Gazali mengaku telah mencairkan anggaran sebanyak Rp 258 juta, untuk penanganan KLB di Desa Ambopadang. Anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah item kegiatan penanganan KLB selama 14 hari.

Gazali lalu membeberkan sejumlah item kegiatan dimaksud. Terdiri dari, biaya makan minum personel posko berjumlah 40 orang sebanyak Rp 34 juta. Lalu biaya snack sebanyak Rp 14 juta.

Ada juga biaya makan minum pasien sebesar Rp 44 juta, dan juga biaya makan minum pendamping pasien sebanyak Rp 24 juta..

Kemudian belanja bahan bakar dan biaya pengganti transport personel sebanyak Rp 57 juta. Biaya bahan bakar untuk 2 genset Rp 4 juta, biaya BBM untuk mobil tangki air dan mobil dapur umum serta roda dua sebesar Rp 17 juta.

Selain itu Pemkab Polman juga melakukan belanja kelambu 300 picis untuk pasien dan warga Desa Ambopadang senilai Rp 36 juta.

Dalam potongan video pendek yang dilihat wartawan, Kamis (31/10), sejumlah anggota DPRD Polman tampak mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut karena dianggap tidak rasional

Termasuk Ketua DPRD Polman Fahry Fadly, yang mempertanyakan banyaknya jumlah petugas posko yang dilibatkan. Apalagi dirinya tidak menemukan satupun keberadaan petugas posko saat mengunjungi posko penanganan bencana DBD di Desa Ambopadang.

“Ijin, itu 40 orang dari mana saja petugas posko itu ? Karena waktu saya kemarin ke sana, mohon maaf ini, tidak ada saya lihat (petugas posko), hanya tenda saya lihat,” ujar Fahry dalam video yang beredar. (thaya)