Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah. (doc)

DEMOKRASI INKLUSIF

Legislativ Corner

Oleh : Usman Suhuriah

Wakil Ketua DPRD Sulbar I Fraksi Golkar

Salah satu musuh demokrasi adalah bila hanya terjadi konsentrasi kekuatan pada satu tempat dan kecenderungan-kecenderungan lainnya yang kemudian menciptakan kekuatan dominan. Karenanya, sebaik-baiknya pertumbuhan demokrasi adalah bila tercipta pemencaran pengaruh sebagaimana dengan terjadinya kekuatan-kekuatan yang terbagi (sharing power).

Mempergunakan batasan ini dengan melihat kondisi sosial politik di Sulawesi Barat maka tidak sulit untuk mengamati apakah terjadi dominasi. Pertanyaan ini menarik setelah memperhatikan bahwa selalu terjadi ruang terisi oleh adanya kelompok dominan dimana saja termasuk di Sulawesi Barat sekalipun.

Perhatian seperti ini untuk konteks Sulawesi Barat oleh beberapa akademisi banyak mengangkat tema ini sebagai suatu kasus. Tesisnya mengenai kelompok-kelompok dominan dimaksud dan secara gamblang disebutkan bahwa kelompok inilah yang telah membentuk semacam lingkaran pengaruh (circle of power) untuk selanjutnya berperan dalam kekuasaan formal seperti dalam organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan (informal).

Tidak terlepas dengan itu, oleh institusi politik dan dukungan institusi sosial yang dimiliki, kelompok ini berhasil memiliki kekuatan formal hingga berakhir membentuk privatisasi (personalisasi politik) yang popularitasnya nyaris melampaui kelembagaan politik.  Hal tersebut dalam tesis akademisi lokal inilah dimaksud bahwa politik lokal di Sulawesi Barat telah melahirkan kelompok dominan di bawah kekuasaan lokal. Absahlah lingkaran pengaruh itu relatif berada dalam perputaran kelompok dominan dan belum sepenuhnya beranjak untuk membentuk lingkaran lebih luas sebagai “pelepasan” dari kelompok utama.

Apa yang dapat dilihat dengan situasi ini, dan bagaimana kultur demokrasi itu diciptakan agar memiliki tampilan yang lebih proporsional atau lebih terbagi. Untuk tidak mengatakan bahwa tidak berupaya membentuk pusat-pusat pengaruh dengan kehadiran kontestan kelompok baru adalah kurang lebihnya sama mengesahkan  kelompok dominan tingkat lokal.

Berdasarkan itu, oleh suatu istilah demokrasi  inklusif (tidak eksklusif) adalah suatu kondisi dimana antara kelompok memiliki semangat untuk memasuki ruang saling pengaruh,  guna  membentuk kompetisi-kompetisi baru. Kompetitor yang ada menggambarkan hadirnya pesaing lebih dari clan utama atau kelompok dominan yang ada.

Demokrasi inklusif sendiri sebetulnya memiliki akar sejarah demokrasi di daerah ini melalui kehadiran seperti dicontohkan tokoh Daeng Rioso (dalam sejarahnya memangku jabatan raja di Balanipa), diangkat sebagai pemimpin menggantikan kepemimpinan sebelumnya. Dia diangkat bukan karena latar belakang kelompok dominan (clan), tetapi hadir dari suatu kalangan biasa atau kompetitor baru diantara kelompok dominan pada saanya setelah berlangsung kompetisi politik  atau sirkulasi kepemimpinan yang lebih terbuka.

Sebagai implikasi pemberlakuan syarat pemimpin saat itu bukan karena dari kelompok dominan tetapi karena kemampuan, kompetensi, maupun kapabilitasnya. Daeng Rioso nota bene  maju ke depan di tengah sayembara hadat (pemilu langsung) oleh ; “Inna inai maulle mappatumballe lita’ maka iyya nazdiakke dai pe’uluang (sesiapa yang memiliki keberanian/kemampuan untuk mengubah keadaan maka diangkat sebagai pemimpin politik).

Demikian juga dengan latar sejarah persekutuan di Mandar Sulawesi Barat dahulu. Persekutuan untuk membentuk koalisi perkuatan politik kawasan pada saatnya untuk menyatukan kekuatan pitu ulu salu’ (tujuh komunitas di hulu sungai/PUS) dan pitu di ba’bana binanga (tujuh komunitas di muara sungai/PBB), menjadi petanda adanya kesadaran demokrasi inklusif tanpa adanya monopoli dan dominasi. Semuanya memiliki kesejajaran, memiliki hak politik yang sama dan terutama memiliki dimensi yang saling menumbuhkan saling menguatkan (sipamanda’). Yang dalam pemaknaannya tidak ada satu dengan yang lain berposisi secara eksklusif atau lebih besar dari yang lain.

Sinyalemen demokrasi ingklusif jauh pernah ada di Mandar (Sulawesi Barat) menggambarkan kenyataan dari akar kesejarahan. Dan membandingkan dengan demokrasi prosedural saat ini dimana tetap saja membuka peluang semua pihak untuk terlibat bersaing dalam kompetisi kepemimpinan politik namun perlu diiringi pertumbuhan kultur demokrasi yang tidak dicabut dari kesejarahannya. Memerlukan daras sejarah agar selalu menemukan keterkaitan kepada kultur asli. Dan dari pendarasannya akan menemukan kesimpulan bahwa melakukan dominasi merupakan penyimpangan sejarah atau sebagai fakta yang ahistori.

Tentu dengan menaruh harapan kepada daerah ini untuk membentuk praktek demokrasi yang terbuka tanpa dengan dominasi yang akut. Dan tidak berpatah arang oleh upaya membangun keseimbangan di antara kekuatan dari kelompok politik tingkat lokal. Dengan mendukung tumbuhnya demokrasi inklusif, atau demokrasi yang berhasil membentuk pesebaran kekuatan politik di daerah yang tidak hanya tumbuh atau berpusat di satu tempat.

__Terbit pada
19/07/2021
__Kategori
Opini, Parlemen