Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah. (doc)

SULBAR DENGAN “BIROKRASI ABS”

Legislativ Corner

Oleh : Usman Suhuriah

Wakil Ketua DPRD Sulbar |Fraksi Golkar

Melahirkan kemajuan wilayah selalu membutuhkan prasyarat-prasyarat. Yang prasyarat itu bila dapat dijalankan dengan baik maka merupakan petunjuk ke arah keberhasilan. Dan berusaha memperbaiki kultur birokrasi merupakan salah satu dari prasyarat itu.

Melahirkan birokrasi profesional antara lain menjadi tujuan penciptaan pemerintahan yang baik. Dan tujuan menciptakan pemerintahan yang baik merupakan agenda di semua daerah  tidak terkecuali di wilayah Sulawesi Barat. Sebagaimana usaha melahirkan birokrasi yang bisa bekerja cepat, cermat. Birokrasi yang kondisinya tidak dipengaruhi oleh faktor X, namun semata-mata bekerjanya dibentuk oleh sistemnya atau dikendalikan oleh sistem itu sendiri.

Lantas apa yang dimaksud dengan birokrasi ABS (Asal Bapak Senang) ini. Dan bagaimana perilaku dan kultur  tersebut dapat dihentikan. Mungkinkah bisa ditransformasi menjadi perilaku birokrasi profesional agar pencapaian cita-cita keberhasilan pemerintahan di daerah kita yang kaya dengan nilai mala’bi ini sungguh bisa terujud ?

Pameo ABS bukanlah hal baru, atau istilah ini sebetulnya sudah tergolong jadul. Tetapi sedikitnya masih aktual bahkan senantiasa sebagai masalah dalam birokrasi pemerintahan. Sehingga perilaku ABS kurang lebihnya masih menjadi pemandangan kita oleh sebahagian birokrasi pemerintahan sehari-hari saat ini.

Untuk memahaminya lebih simpel maka bentuk dari perilaku ABS bisa diacu oleh yang ditulis Iip Afifuddin di IDN Times (2017). Yaitu bahwa dalam hubungan birokrasi selalu saja ada individu birokrasi yang ingin mendapat perhatian lebih atau ingin mempromosikan dirinya agar dilihat oleh pimpinannya, dan pimpinanannya menjadi senang.

Ia menyebutnya bahwa ada perilaku agar terlihat rajin dan gesit saat ada atasannya. Saat ada atasannya individu birokrasi ini akan berusaha terlihat rajin serta terlihat gesit. Tetapi saat tidak terlihat oleh atasan, ia akan bermalas-malasan dan menunda pekerjaan. Kata-kata yang lazim digunakan pun kadang-kadang dengan ; “siap pak” “siap bu” agar pimpinan menjadi lebih senang.

Berikutnya, adalah terdapat orang tidak begitu cerdas tetapi pandai memanfaatkan suasana hati pimpinanannya. Hasil pekerjaan individu terhadap pimpinannya ditujukan sebagai laporan kinerjanya yang baik saja hingga tidak memberikan laporan pekerjaan sejujurnya atau laporan yang sekiranya mengganggu suasana hati pimpinannya. Alhasil hanya menunjukkan agar pimpinannya menjadi senang (asal bapak senang).

Ke arah memperbaiki keadaan atau kultur birokrasi , tentu banyak sekali strategi yang telah diterapkan. Dengan mengacu pada pencapaian mutu sumberdaya pengelola birokrasi (peningkatan SDM/reformasi birokrasi) meski disadari pula bahwa terdapat sejumlah  penghambatnya.

Sebagai langkah memperbaiki keadaan birokrasi ini maupun membentuk kultur birokrasi yang sehat, atau alih-alih menghilangkan perilaku ABS, tentu bermula pada usaha menghilangkan  sumbernya permasalahannya lebih dahulu di level pimpinan birokrasi (top leader). Guna menjalankan dan menanamkan suatu sistem dimana  individu birokrasi menerima jaminan, perlindungan dan agar individu-individu birokrasi terhindar dari budaya serta prilaku birokrasi irrasional tidak profesional.

Pada level pimpinan dimaksud adalah berupaya menghindari terbentuknya perilaku yang karena interes pribadi  pimpinan berkenaan dengan struktur birokrasi. Misalnya antara lain keputusan terhadap struktur birokrasi itu diambil di luar dari sistem dengan mengangkat pejabat atau individu dalam birokrasi bukan dengan pengukuran berkinerja baik, tetapi lebih karena faktor kedekatan pribadi atau kelompok.

Pendekatan dengan merit sistem dalam birokrasi, dimana mengukur  prestasi individu sebagai alasan dalam mendapatkan promosi birokrasi, menjadi salah satu langkah penting untuk membentuk kultur birokrasi yang sehat atau secara otomatis dapat mengurangi lahirnya perilaku ABS. Merupakan langkah untuk memberikan peluang lebih adil dan terbuka sehingga setiap individu birokrasi menjadi lebih aman, terjamin dan kompetitif.

Melihat langkah-langkah pengurangan watak ABS dalam birokrasi kita, dengan sederhana akan dilihat seberapa mungkin tampuk pimpinan dapat mengenali bahaya dan ruginya daerah bila memelihara watak individu dalam birokrasi dengan budaya masih ABS.  Seberapa siap tampuk pemerintahan untuk sanggup bergeser ke pola baru seperti dengan mengukur kinerja aparatnya secara ketat (merit sistem) dan benar -benar sebagai pilihan dalam membentuk kultur birokrasi yang berdaya.

Dan yang tak kalah pentingnya adalah seberapa bersedia tampuk pimpinan untuk mulai meninggalkan tradisi birokrasi feodalism dan justru menyambut kehidupan birokrasi profesional, ingklusif serta bersedia mengubur lebih dalam praktek birokrasi kolonial dalam pemerintahannya. Tentu itu juga yang kita tunggu.

 

 

 

__Terbit pada
17/05/2021
__Kategori
Opini, Parlemen