M DANIAL (IST)

Integritas, Gaya Hidup Penyelenggara Pemilu

Oleh M Danial
(Tim Pemeriksa Daerah Penyelenggara Pemilu Sulawesi Barat)

‘INTEGRITAS adalah menceritakan kebenaran pada diri sendiri. Kejujuran menceritakan kebenaran kepada orang lain,” (Patrick Spencer Johnson, dokter dan penulis Amerika Serikat).

PUNCAK penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 kini menghitung hari, menuju tanggal 9 Desember. Penyelenggara Pemilu (baca: Pilkada) merupakan tumpuan harapan publik untuk terlaksanya pilkada yang jujur, adil, demokratis, serta bermartabat. Karena itulah, integritas setiap individu penyelenggara Pemilu harus terjaga. Tidak hanya sebatas diucapkan sebagai slogan, melainkan dibuktikan dalam perilaku dan tindakan.

Pentingnya integritas penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penegak kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, menyerukan agar integritas menjadi gaya hidup penyelenggara Pemilu. DKPP dalam FGD (focus group discussion) mengenai Pelanggaran Kode Etik dan “Integritas, Gaya Hidup Penyelenggara Pemilu”, resmi diputuskan sebagai tagline baru DKPP, dalam forum group discussin (FGD) mengenai Pelanggaran Kode Etik dan Teknik Beracara DKPP, di Bogor, Jawa Barat, pekan lalu.

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, menekankan pentingnya integritaa dan profesionalitas penyelenggara Pemilu dengan berpatokan pada prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu. Prinsip dimaksud adalah jujur, mandiri, adil, dan akuntabel.

Prinsip JUJUR, maknanya bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, harus didasari niat untuk terselenggaranya Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Prinsip MANDIRI, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu bebas, dan menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil.

Prinsip ADIL, maknanya bahwa penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya. Sedangkan prinsip AKUNTABEL, maknanya bahwa penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertangggung jawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Untuk menjaga integritas, setiap individu penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan sejatinya merupakan tokoh publik. Sehingga, sangat penting untuk selalu menjaga perilaku yang berintegritas, dengan memahami etika mengenai yang pantas dan tidak pantas dilakukan, yang berpotensi menciderai kepercayaan publik.

Menurut Budi Santoso, penasehat KPK periode 2017-2019, berpandangan bahwa integritas adalah soal pantas atau tidak pantas, melihat dari sisi hati nurani dan akal sehat. Sedangkan Boyamin Saiman, menyebutkan integritas adalah melakukan hal-hal yang baik ketika tidak dilihat orang. Pandangan kedua tokoh tersebut, disampaikan pada Disksi Pilkada 2020 “Integritas itu Tidak Ada Sekolahnya,” yang dilaksanakan KPU Kabupaten Pasangkayu di Hotel Mutiara, Mamuju, akhir pekan lalu. (*)

__Terbit pada
26/11/2020
__Kategori
Opini