Butuh Komitmen Pimpinan OPD Dalam Pengelolaan Data

SULBAR,- Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar, melalui Bidang TIK, Persandian dan Statistik, menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengumpulan dan pengelolaan data sektoral untuk kabupaten se-Sulbar.

Kegiatan berlangsung di ruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, di Mamuju, Senin (09/11/2020), dibuka Sekprov Sulbar, Muhammad Idris.

Muhammad Idris mengatakan, ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam pengelolaan data agar menghasilkan data yang baik, salah satunya komitmen yang kuat dari  pimpinan OPD, ” Misi kita  mewujudkan satu data yang kuat, dan hal itu tidak bisa capai apabila hanya disponsori oleh Dinas Kominfo Provinsi, tanpa ada komitmen yang tinggi dari para pimpinan pengelola data di kabupaten “, kata Idris dalam sambutannya.

“Jangan kita mengunci mati data, dalam artian hanya menyiapkan satu orang mengelola data. Kita harus siapkan SDM dan tantangan kita bagaimana menyiapkan tim pengelola data.  Untuk itu mari coba kita benahi SDM- nya dulu “, sambung Idris.

Terkait pekermbangan teknologi yang semakin modern, Idris menyebut, pentingnya menyiapkan infrastruktur.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, mengatakan, komitmen pimpinan menentukan arah suksesnya pengelolaan data di setiap OPD.

“Bagaimanapun kita yang dibawah kelolah data, kalau pimpinannya tidak mensupport, tidak  tanggap dan lainnya, maka yakin dan percaya pengelolaan data tidak akan bisa maksimal. Tapi kalau bawahan dan atasan semangatnya bagus, yakin dan percaya tidak akan ada hambatan yang dilalui “, ungapnya Safaruddin.

Diakui Safaruddin, peningkatan SDM penting untuk mendukung pengelolaan data, ” Kita memang harus betul – betul mempersiapkan SDM yang baik di setiap OPD, sebab tidak mungkin pengelolaan data bisa baik kalau SDM-nya juga tidak baik “, ujarnya.

Safaruddin juga menyebut, infrastuktur yang ada,  menentukan pengelolaan data yang baik, “Adanya pandemi Covid-19 ini mengajarkan kita mengelola data secara digital, sehingga ke depan antara provinsi dan kabupaten dalam membicarakan masalah  pengelolaan data, akan lebih banyak dilakukan secara digital “, ucapnya.

Terkait Satu Data Indonesia (SDI), Safaruddin mengatakan, dasar hukum penerapan SDI berdasarkan Perpres No. 39 Tahun 2019 tetang SDI, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.

Untuk mencapai hal tersebut, Safaruddin menekankan, perlunya data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, dikelola secara bersama, terintegrasi dan berkelanjutan, ” Dalam  hal ini diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah, melalui penyelenggaraan SDI “, tandasnya.

Melalui kesempatan itu, Safaruddin berharap kepada Pemkab yang belum mengalihkan fungsi statistik dari Kantor Bappeda ke Dinas Kominfo setempat, agar segera dilakukan demi mewujudkan penerapan SDI.

“Hal ini perlu dilakukan sebagaimana yang diamanatkan Perpres 39 Tahun 2019. Bagaimana bisa mewujudkan SDI kalau pengeloaan data masih ada di OPD lain, sedangkan dalam Perpres itu Dinas Kominfo memiliki peran sebagai wali data statistik sektoral “, pungas Safaruddin (ADVETORIAL)

 

 

__Terbit pada
09/11/2020
__Kategori
Pemerintahan