Unras Pengelolaan DAU Kelurahan di Polman, AMPAS Tuntut Bupati Mundur

POLEWALI,- Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Sulawesi Barat (AMPAS), berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Polewali Mandar, Jalan Manunggal, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kamis siang (15/10/2020).

Mereka mengecam pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan  di Kabupaten Polewali Mandar, yang dianggap melanggar aturan, lantaran dipihak ketigakan.

Massa aksi menuding, adanya indikasi korupsi dalam pengelolaan DAU pada 24 Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar, dan pelanggaran yang dilakukan Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar.

“ Itu jelas melanggar Undang-Undang, Permendagri Nomor 130 tahun 2018, pasal 14 yang berbunyi bahwa dikelola dengan swakelola, tapi ternyata di lapangan tidak sesuai dengan yang diatur dalam permendagri tersebut “, kata koordinator lapangan Asrul Ruslan dalam orasinya.

Selain itu, Asrul juga menyebut, bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019, Bab v pasal 13 ayat 1 dan seterusnya, telah disebutkan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, melibatkan masyarakat dan atau kelompok organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku.

“ Tapi kenyataannya yang bertanggung jawab adalah kontraktor, lurah hanya menandatangani kesepakatan, saat kita tanya dasarnya, salah satu lurah menjawab bahwasanya itu adalah kebijakan Bupati Polewali Mandar “, ungkap Asrul.

Asrul menilai kebijakan Bupati Polewali Mandar tersebut konyol, lantaran melanggar undang-undang.

Untuk itu, massa aksi mendesak Bupati Polewali Mandar menjelaskan dasar undang-undang yang melandasi kebijakan, mempihak ketigakan pengelolaan DAU Kelurahan, serta meminta draft DAU se-Kelurahan Kabupaten Polewali Mandar, tahun 2019/2020, “ Apabila tuntutan di atas tidak bisa dipenuhi, maka kami meminta (Bupati) untuk mundur dari jabatannya “, desak Asrul.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Asisten II Setda Kabupaten Polewali Mandar, Sukirman menyebut, pemerintah telah melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan anggaran di kelurahan, “ Pelaksanaan anggaran itu tentu mulai dari perencanaan, pengawasan dan sebagainya, itu sudah ada pelibatan masyarakat di situ “, ujarnya.

Menurut Sukirman, dalam aturan telah disebutkan, terkait pengadaan barang dan jasa menggunakan dana kelurahan, untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat, mengikuti perundang-undangan yang berlaku, “ Tentu peraturan perundangan yang dimaksud, adalah peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa, itu sudah diatur jelas dalam permendagri “, jelasnya.

Lanjut kata dia , berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri pada bulan maret, dengan jelas mengatakan, bawah apabila pemerintah kelurahan tidak mampu melaksanakan pengadaan barang secara swakelola, maka pengadaan barang dan jasa kembali mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, “ Makanya, kita dari pemerintah daerah mengambil kesimpulan bahwa ini boleh dilakukan, dengan menunjuk pihak penyedia barang dan jasa, pihak ketiga “, tandas Sukirman.

Sukirman juga menyebut, lurah sebagai kuasa pengguna anggaran berhak menunjuk pelaksana kegiatan di kelurahan, “ Haknya kuasa pengguna anggaran, termasuk menunjuk, kalau misalnya itu tidak diswakelolakan, kalau misalnya anggaran di bawah 200 juta bisa dilakukan penunjukan. Kalau anggarannya 200 juta ke atas harus melalui lelang ULP, harus sportif, harus bersaing, siapa yang dianggap bagus maka dialah yang akan melaksanakan kegiatan itu “, pungkasnya.

Kendati telah mendapat penjelasan dari Asisten I Setda Kabupaten Polewali Mandar, massa aksi enggan menerima. Mereka menuntut Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar, memberikan jawaban langsung, atas kebijakan mempihak ketigakan, pengelolaan dana kelurahan.

Aksi unjuk rasa yang ditandai dengan pembakaran ban bekas, berlangsung hingga di bawah guyuran hujan deras. Selain berorasi, massa aksi juga membetangkan spanduk bertuliskan desakan agar bupati mundur dari jabatannya. (Thaya)

__Terbit pada
15/10/2020