Usman Suhuriah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat

SULBAR PERLU IDIOM BERSAMA

Legislativ Corner’s

Usman Suhuriah
Wakil Ketua DPRD Sulbar

Saatnya kita menyadari bahwa pembangunan untuk tujuan kemakmuran adalah tidak bisa sekedar bertumpu pada kekuatan teknokrasi pemerintahan. Apalagi sekedar mengandalkan keteknikan dengan mengaplikasi teori-teori pemerintahan. Tetapi sudah seharusnya ditarik ke ranah lebih dalam yaitu ke hal yang lebih fundamental agar pemerintahan mendapatkan jangkar kekuatannya secara alamiah. Sebutlah teknokrasi pemerintahan bagaimana berpadu dengan nilai-nilai budaya yang tumbuh di masyarakat bagi suatu tujuan jangka panjang.

Pemerintahan untuk maksud mewadahi terwujudnya kehendak bersama adalah terlalu minim bila hanya diserahkan secara monoton dengan mengandalkan kekuatan perangkat pemerintahan. Atau sifatnya hanya akan mekanis tanpa mempertimbangkan akar kultural dimana gerak pemerintahan itu berpijak. Karena itu sudah seharusnya pula dapat dilihat dimana bisa diketemukan pijakannya secara bersama. Yang pijakan itu adalah semacam idiom bersama untuk menjadi perekat sekaligus sebagai pijar dalam mengelola semangat kebersamaan sepanjang waktu.

Bahasa (kata) untuk kemudian dijadikan sebagai idiom bersama dengan nilai-nilainya tentu saja bisa didedikasikan untuk menghadapi kecenderungan negatif oleh tarikan kepentingan perbedaan yang begitu kuat. Kuat karena pemerintahan pada kenyataannya dikepung oleh faksi-faksi dengan latar belakang masing-masing. Entah karena perbedaan etnik, organisasi, paham keagamaaan, asal wilayah atau terutama karena dalam tubuh pemerintahan sedikitnya mengalami bias dari partai politik. Dari sinilah idiom bersama semakin mungkin berfungsi untuk menjalin dialog lintas kepentingan, atau untuk memperkokoh sikap kolegial, sikap kritis. Bahkan dari sini pula bisa menjadi efektif untuk menentang praktek feodal, sikap anti kritik dan kecenderungan nepotis. Dari sini elan vitalnya dengan kandungan nilai di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk meneguhkan jalannya pemerintahan.

Pemerintahan di provinsi Sulawesi Barat dengan ragam budaya yang hidup di dalamnya maka memerlukan pembahasan serius bila diharapkan muncul sumber-sumber mana dalam konteks idiom dianggap dapat berdiri kokoh untuk menaungi segala perbedaan. Hal ini penting sebab setiap wilayah idealnya memerlukan “sentral nilai” untuk sekaligus diberlakukan sebagai idiom bersama.

Di Sulawesi Barat dalam satu dekade terakhir, terhadap fungsi idiomatik itu (sekiranya hal itu diarahkan ke sana) dicobakan untuk memasuki gelanggang politik pemerintahan misalnya dengan menggunakan kata ; “Maju Malaqbi’. Dalam konteks itu, tentu saja memerlukan ujian pada tingkat persepsi publik bahwa benarkah hal ini diterima sebagai sentral nilai yang dikira bisa menjadi idiom bersama. Atau dalam hal yang lain apakah hal ini bisa berlanjut dan sifatnya ‘genuine’ untuk segala situasi atau bagi suatu periode kepemimpinan tertentu. Hal mana sangat potensi berganti bila berganti pemimpin di daerah. Sehingga penggunaan kata tidak spekulatif dan tanpa analisa bagi situasi politik kepentingan.

Ke arah ini maka yang diperlukan adalah lahirnya kesadaran terhadap : pertama di daerah ini memerlukan idiomatik untuk mensimbolisasikan semangat bersama sebagai roh perjuangan namun dilatari kelahirannya dengan kesadaran penuh. Kata kalimat “maju mala’biq” bisa menjadi pertimbangan ?
Kedua, Pilihan itu seharusnya berasal dari kesadaran mengenai muasal bahasa dan kata bukanlah berasal dari budaya tertentu yang dipahami dengan sempit karena berlatar etnik tertentu. Namun hakekat dan maknanya adalah sebagai bahasa universal dan dapat dipakai untuk mewadahi kepentingan semua. Dalam hal ini problem bahasa sebagai identitas tertentu harus mendapatkan konsensus.

Ketiga, bila hal pertama kedua diharapkan untuk hadir dalam rangka menemukan idiom bersama di provinsi yang kita cintai ini, maka saatnya menggaungkan upaya menguji atau menginternalisasikan idiom yang ada atau jika membutuhkan konsensus pembaharuan adalah dilakukan dengan penuh kesadaran. Sebab bila tidak, kita tidak akan mendapati konsensus kuat terhadap idiom bersama yang kelanjutannya bisa terjamin.

__Terbit pada
23/09/2020
__Kategori
Opini, Parlemen