Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah

“REM DAN GAS” UNTUK SULBAR

Legislativ Corner’s

Usman Suhuriah
Wakil Ketua DPRD Sulbar

Rem dan Gas untuk Sulawesi Barat ini hanyalah suatu istilah untuk menyederhanakan pengertiannya mengenai bagian mana yang harus dilakukan percepatan dan mana dalam maksud percepatan perlu dilakukan “pengereman”. Istilah ini untuk melihat arah perubahan provinsi berjuluk mala’bi ini agar perjalanan perubahannya bergerak stabil.

Pemerintah provinsi Sulawesi Barat dalam upaya memajukan kehidupan masyarakatnya maka terdapat bagian yang hendak dilakukan untuk suatu perubahan yang lebih baik. Hal itu dilakukan dengan mendasarkan pada indikator untuk menilai adanya perubahan untuk kemudian dibuat dalam bentuk keputusan-keputusan.

Ada lima area perubahan yang dikehendaki sebagai strategi agar mencapai perubahan yang dimaksud. Area perubahan itu diyakini akan menjadi faktor percepatan pencapaian. Kelima area itu tentu juga dipahami akan menghadapi berbagai hambatan bagi pencapaian tujuan-tujuan itu.

Area perubahan dimaksud adalah Pertama, mengenai Sumberdaya manusia (SDM) belum seperti yang diharapkan. Karena itu, terdapat upaya untuk membangun SDM yang berkualitas. Kedua, mengenai pemerintahan bersih yang dinilainya belum mencapai standar. Karena itu tampilan pemerintahan menjadi salah satu masalah sehingga terdapat upaya bagaimana mewujudkan pemerintahan bersih, moderen dan terpercaya. Ketiga, soal hubungan antar wilayah dalam provinsi. Dari sini diperlukan konektifitas antar wilayah. Keempat, daya dukung ekonomi, olehnya dibutuhkan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi yang berdaya saing tinggi. Dan yang Kelima, soal penghancuran lingkungan, karena itu terdapat upaya pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Area perubahan itu sebagaimana yang disebut di atas dan termuat dalam visi pemerintah daerah, pada dasarnya memerlukan “injakan gas” agar laju pencapaiannya bergerak berdasarkan strategi yang ditetapkan. Upaya membangun SDM misalnya, maka strategi yang dikembangkan baik dari sisi kebijakan dan dukungan sumberdaya (spending anggaran), sejatinya dapat diukur dengan terang seberapa dalam injakan gas agar laju pencapaian sasaran benar-benar fokus ke sana. Sebutlah tingkat konsistensi itu bagaimana diterapkan dari tahun ke tahun dan harusnya sudah menunjukan perubahan yang benar-benar mengarah ke tujuan. Seperti keberhasilannya untuk menciptakan SDM berkualitas.

Selain konsistensinya dalam menerapkan program dengan membelakangkan keputusan lain di luar area perubahan peningkatan SDM ini maka apapun dengan deret pilihan tentu pilihan utamanya adalah mengarahkan peningkatan SDM ini. Sehingga semua program dalam berbagai sektor harusnya memiliki penetapan indikator serta fokus memacu peningkatan SDM.

Begitu juga dengan konektifitas antar wilayah. Pola komunikasi antar wilayah atau daerah seharusnya dapat dilihat apakah sudah berada dalam kebijakan institusional yang tidak temporal. Terdapat kewajiban antar pelaku baik di provinsi maupun di kabupaten untuk melihat tingkat keterkaitan pencapaian tujuan. Jangan yang terjadi berjalan sendiri-sendiri sehingga praktek menajemen fokus tidak diketemukan dalam hubungan antar wilayah kabupaten dan otoritas provinsi dengan kabupaten.

Selanjutnya, menerapkan pola untuk menggerakan percepatan sebagaimana maksud pernyataan visi yang diterjemahkan dalam program, maka apa yang dimaksudkan dengan penanganan kendali atau menerapkan istilah “pengereman”, adalah dengan melihat hal yang menghambat ketercapaian tujuan.

Mengubah pola birokrasi menjadi debirokratisasi, menciptakan birokrasi dengan pelayanan yang cepat merupakan hal yang akan membantu pelayanan pemerintahan yang cenderung melambat. Tradisi yang tumbuh dalam birokrasi diantaranya ada yang masih permisif dengan pelayanan atas bawah, maka pertumbuhannya harusnya dapat dicegah dengan injakan rem melalui antara lain puncak pimpinan yang mengendalikan organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan contoh untuk memperlihatkan pola kendali birokrasi yang profesional dengan mulai meninggalkan pola tradisional, atau menghentikan tradisi-tradisi yang tidak rasional dalam birokrasi. Membuang prototipe birokrasi yang mubazir dengan penganggaran berlebih, dengan program yang tidak prioritas dimana seharusnya menjadi bagian yang memerlukan injakan rem yang dalam.

Ilustrasi injakan gas dan rem diantara yang telah disebut diatas adalah sama pentingnya untuk mengenali dengan baik bagian mana dalam pernyataan visi dan penetapan misi keberhasilan pemerintah daerah memerlukan stabilisasi, memerlukan manajemen fokus, konsisten serta menyegerakan yang benar-benar prioritas. Tujuannya tiada lain agar pergerakan kemajuan daerah ini dapat dicapai dalam tempo yang lebih cepat. Insya Allah !

__Terbit pada
03/08/2020
__Kategori
Opini, Parlemen