Rapat persiapan pilkada serentak 2020, di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (09/07/20). Sumber Foto - istimewa

Jelang Pilkada 2020, Gubernur Sulbar Ingatkan Penyelenggara Patuhi Protokol Kesehatan

SULBAR,- Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar menegaskan, agar semua penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020, menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pelaksanaan pilkada pada empat kabupaten di Sulbar.

Hal tersebut disampaikan gubernur saat memimpin rapat persiapan pilkada serentak 2020, di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (09/07/20).

Menurut Ali Baal, kesiapan penerapan protokol kesehatan bagi penyelenggara pilkada, adalah hal yang harus diperhatikan, apalagi pilkada serentak 2020 kemungkinan digelar di tengah pandemi Covid-19.

Dia juga membeberkan potensi permasalahan, yang perlu mendapat perhatian jelang pilkada, salah satunya banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, ” Sampai sekarang, masih banyak penduduk belum perekaman, padahal persyaratan untuk terdaftar sebagai pemilih harus ber KTP elektronik,” sebut Ali Baal melalui rilis yang diterima wartawan.

Ali Baal meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sulbar, menyiapkan data riil progres KTP elektronik semua kabupaten, terutama empat daerah yang menyelenggarakan pilkada diantaranya Kabupaten Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, ” Lakukan koordinasi intensif dengan Dinas Catatan Sipil kabupaten, untuk memaksimalkan perekaman KTP elektronik,” imbau Ali Baal.

Selain itu, Ali Baal juga meminta Badan Kesbangpol Sulbar agar melakukan deteksi dini, terkait pelaksanaan semua ketentuan tahapan pilkada, termasuk penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Pada kesempatan sama, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar , M. Danial menyampaikan,  data pemilih merupakan salah satu hal yang berpotensi menjadi masalah dan sering muncul pada setiap penyelenggaraan pilkada bahkan pada pemilu, ” Seperti pengalaman dalam setiap pelaksanaan pilkada, salah satu yang sangat krusial yaitu data pemilih. Dari pilkada ke pilkada, bahkan pada pemilu hal ini selalu menjadi masalah dan itu terjadi sejak awal hingga akhir pilkada, bahkan sampai ke MK, ” ungkap Danial.

Untuk itu,  Danial meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sulbar, membuat cakupan jumlah wajib KTP yang sudah melakukan perekaman di empat kabupaten berpilkada tersebut, Belajar dari pengalaman itu, permasalahan data pemilih bisa diminimalkan di masa akan datang, meski secara bertahap “ pungkasnya.

Menanggapi arahan Gubernur gubernur, Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Rahmat Sanusi, mengatakan, pihaknya telah melakukan deteksi dini,  salah satunya banyak pemilih yang berusia 17 tahun pada tanggal 8 Desember mendatang, ” Yang harus kita pikirkan sekarang, apakah mereka ini akan menggunakan suket atau KTP elektronik saat  menyalurkan hak suaranya nanti ?,” tutur Rahmat.

Adapun tahapan pilkada 2020 nanti, , pertama masa pemutakhiran data pemilih (15 Juni – 6 Desember 2020). Pendaftaran Pasangan Calon (4 – 6 September 2020). Penetapan Pasangan Calon (23 September 2020). Kampanye (26 September – 5 Desember 2020). Masa tenang (6 – 8 Desember 2020). Pemungutan suara (9 Desember 2020). Penetapan pasangan calon terpilih paling lama lima hari setelah MK resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi kepada KPU.. (ADVETORIAL)

 

 

 

 

 

 

 

__Terbit pada
09/07/2020
__Kategori
Pemerintahan