Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah. (ist)

PULAU DI SULBAR

Legislativ Corner’s

Oleh :  Usman Suhuriah

Wakil Ketua DPRD Sulbar

Sulawesi Barat dengan kontur wilayah yang dimilikinya adalah tidak seperti Provinsi Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Babel, Kepri, Sulut dan Sultra sebagai provinsi kepulauan. Sulawesi Barat memang  tidak memiliki banyak pulau atau tidak seperti provinsi-provinsi kepulauan yang disebutkan.

Melihat ini maka tentu keberadaan pulau-pulau makin penting artinya bagi Sulawesi Barat. Sebab dalam banyak hal keberadaan pulau-pulau memiliki makna tersendiri sebagai salah satu aset. Selain sebagai aset berharga, makna berikut adalah menjadi kesempatan untuk merencanakan serta menetapkan proyeksi pemajuan sosio ekonomi kewilayahan dalam kerangka jangka panjang.

Berdasarkan data yang ada, jumlah pulau di Sulawesi Barat adalah sebanyak 40 pulau. Ada yang berpenghuni ada juga tidak. Jumlah tersebut terbagi ke masing-masing wilayah Kabupaten  – meliputi  Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 8 pulau, Kabupaten Majene 2 pulau, Kabupaten Mamuju 26 pulau, Kabupaten Mamuju Tengah 4 pulau (Rilis Data DR. Suyuti Marzuki, 2020). Dan pulau-pulau ini memiliki tekstur berbeda, ada dengan tekstur pantai yang landai (berpasir). Ada pulau dengan sedikit tebing juga ada pulau yang pinggirnya ditumbuhi hutan mangrove (bakau).

Tentang pulau-pulau di Sulawesi Barat dikaitkan dengan issu penjualan pulau Malamber di wilayah Kabupaten Mamuju yang saat  ini sedang muncul, sedikitnya memang sebagai masalah.  Sebagai masalah karena menyangkut issu pengalihan status kepemilikan yang sebenarnya tidak lazim. Meski Sulawesi Barat memiliki sejarah kelam dengan pulau Lere-lerekang yang heboh sejak beberapa tahun lalu dan kini tinggal sejarah. Ini juga mengartikan bahwa  dalam hal beralihnya status kepemilikan pulau memang bisa berpindah tangan terutama karena konteks sengketa antar wilayah.

Kasus pulau Lere-Lerekang yang penguasaannya menjadi milik Pemprov dan masyarakat Kalimantan Selatan ini memang telah mengendapkan sejarah kelam di mata masyarakat Sulbar. Sebab ternyata Sulawesi barat hingga hari ini hanya menerima kebijakan tidak permanen dengan pemberian peluang kompensasi dari hasil eksplorasi tambang di pulau Lere-Lerekang. Dan alhasil pemberian kompensasi yang diikuti syarat tidak ringan ini pun sampai saat ini belum jelas meski hasil yang dikeruk dari perut pulau Lere-Lerekang ini sudah dinikmati masyarakat Kalimantan Selatan.

Akan halnya dengan isu penjualan pulau Malamber di wilayah Kabupaten Mamuju. Terlepas benar tidaknya issu ini maka masalahnya tentu tidak bisa disimplikasi dengan hanya pendekatan hukum. Tidak sekedar dihadapi dengan prosedur penanganan masalah atas pelanggaran kepemilikan hak sumberdaya atau dengan aturan pengelolaan serta penanganan pulau-pulau.

Kasus pulau dengan lepasnya dari wilayah Sulawesi Barat atau berhubungan issu  penjualan pulau,  menyiratkan pentingnya pendekatan tambahan melalui tanggungjawab kewilayahan secara terintegrasi. Kebijakan pembangunan sosial ekonomi untuk pulau-pulau berpenghuni dan pemeliharaannya serta penjagaan statuta pulau-pulau tak berpenghuni menjadi makin mendesak untuk diberi perhatian.

Fakta  penduduk pulau yang melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah daerah bahkan dengan nada ancaman untuk memilih bergabung dengan wilayah daerah lain yang lebih dekat, menjadi bukti politis bahwa keberadaan penduduk pulau memang memerlukan perhatian lebih. Memberi petunjuk terhadap perlunya kebijakan dengan menempatkan lokus pulau sebagai hal penting ke dalam perencanaan berikut penerapannya agar tidak terjadi kesenjangan berlebih dengan daerah daratan induknya.

Demikian juga dengan kebijakan penjagaan pulau-pulau tak berpenghuni agar lebih ketat dari presisi perkuatan dokumen. Diikuti dengan sosialisasi terbuka terhadap keberadaan pulau-pulau  yang dimiliki. Dan penjagaan pulau-pulau sedianya terkoordinasi dengan baik diantara lembaga di bawah naungan Kementerian dalam negeri, Kementerian kelautan dan perikanan,  Badan Pertanahan Nasional, TNI/ Polri dst.

Memelihara pulau-pulau di wilayah ini memang tidak sesederhana memelihara wilayah daratan. Dengan melihat rentang jarak pulau satu dengan yang lain yang saling berjauhan. Apalagi dengan memperhatikan kebijakan perencanaan dan penerapannya nampak belum terlihat jelas lewat keputusan khusus untuk pengelolaan pulau-pulau dalam suatu rencana induk berjangka panjang.

Akhirnya, mengelola pulau-pulau dalam konteks menjaga status pulau berada dalam wilayah kewenangan pemerintah daerah Sulawesi Barat secara berkelanjutan, maka antara lain pendekatan pembangunan (development approach) di atas pulau dan dalam kawasan sekitar pulau-pulau adalah sebagai cara menghindari munculnya kejadian serupa dari pengambilalihan status pulau ke pihak lain pada masa-masa mendatang.

__Terbit pada
28/06/2020
__Kategori
Opini, Parlemen