Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah (ist)

Pemprov Sulbar Raih WTP Keenam Kali, DPRD Beri Catatan

PACEKO.COM, DPRD SULBAR,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, untuk keenam kalinya.

Pencapaian tersebut perlu mendapat apresiasi. Namun, diharap tidak diartikan sebagai prestasi, “ Mengapa, karena opini WTP itu adalah kewajiban, kewajiban pemerintah dalam pengelola anggaran daerah “ kata Wakil Ketua I DPRD Sulbar,  Usman Suhuriah, melalui pesan singkat kepada wartawan, Minggu (28/06/20).

Dia menilai, opini WTP merupakan hasil kerja keras semua pihak dan jajaran pemerintah daerah, sehingga harus dipertahankan terus menerus, tidak boleh berhenti begitu saja karena terdapat kemungkinan opini WTP berubah dalam penilaian kedepannya, “ Sekedar mengingatkan kepada pemprov Sulbar dengan semua jajaran OPD yang ada, bahwa meraih opini WTP saja tidak cukup. Esensi dari opini WTP adalah memastikan tata kelola keuangan tidak ada yang menyimpan dari standar akuntansi pemerintahan “ sebut Usman mengingatkan.

Selain audit tata kelola keuangan daerah, politisi Partai Golkar itu menyebut audit kinerja merupakan hal yang tidak kalah penting untuk mendapat perhatian, “ Ke depan hal yang tidak kalah penting untuk mendapat perhatian adalah pelaksanaan audit kinerja dan ini juga menjadi point penting selain dengan terhadap tata kelola keuangan di daerah “ pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengungkapkan keberhasilan mempertahankan Opini WTP, berkat perjuangan semua pihak.

Hal itu disampaikan Gubernur, usai penandatanganan MoU Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulbar tahun anggaran 2019, bertempat di Gedung DPRD Sulbar, Kamis (26/06/20) lalu.

“ Syukur alhamdulillah , tahun ini Sulbar kembali dapat  WTP yang keenam kalinya, dan semoga kita bisa terus mempertahankannya. Ini berkat berkat perjuangan kita bersama antara Pemprov, DPRD  dan semua pihak yang telah mendukung. Ini karena kebersamaan kita semua  ” kata Ali Baal Masdar.

Selain menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar beserta jajarannya, yang telah mengaudit laporan keuangan Pemprov Sulbar, Ali Baal mengaku akan segera menindak lanjuti beberapa kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan, sesuai ketentuan yang berlaku.

” Sebagai bentuk kesungguhan untuk perbaikan yang dimaksud, kami telah menyusun rencana aksi yang dalam pelaksanaannya tetap berharap bimbingan dan arahan dari pihak BPK sehingga tindak lanjut hasil audit rapat terselesaikan tepat waktu. Kita semua mau, bagaimana Sulbar ini semakin baik,  semakin maju dan malaqbiq dan kedepan kita secara bersama akan memperbaiki segala kekurangan yang ada, ” tandasnya.

Sementara itu, Anggota VI BPK RI,  Prof. Harry Azhar Azis dalam sambutan virtualnya menyampaikan, opini yang diberikan kepada Pemprov Sulbar untuk tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), telah sesuai dengan penilaian kewajaran yang mencakup tiga kriteria pemberian opini kewajaran, diantaranya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan ketiga penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengungkapan yang cukup, ” BPK mengharapkan Pemprov Sulbar dapat mempertahankan opini WTP pada masa mendatang dan dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulbar untuk juga memperoleh opini WTP,” pungkasnya. (Thaya)

 

__Terbit pada
28/06/2020
__Kategori
Parlemen