Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) RI, Kamis (26/06/20) lalu. Sumber Foto - Istimewa

Keenam Kali, Pemprov Sulbar Raih WTP

SULBAR,-  Untuk keenam kalinya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) RI.

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengatakan, keberhasilan meraih opini WTP berkat perjuangan bersama, ” Syukur alhamdulillah, tahun ini Sulbar kembali dapat  WTP yang keenam kalinya, dan semoga kita bisa terus mempertahankannya. Ini berkat an ini berkat perjuangan kita bersama antara Pemprov dan DPRD, DPRD dan semua pihak yang telah mendukung. Ini karena kebersamaan kita semua,  ” kata Gubernur Sulbar , Ali Baal Masdar usai penandatanganan MoU Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulbat tahun anggaran 2019 di Gedung Paripurna DPRD Sulbar, Kamis (26/06/20) lalu.

Selain menyampaikan rasa terima kasih kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar  beserta jajaran yang telah melakukan audit terhadap laporan keuangan Pemprov Sulbar, melalui pemeriksaan intern mulai 29 Januari  hingga 29 Februari 2020 dan pemeriksaan subtantif yang dilaksanakan mulai 9 April sampai 30 Mei 2020, pada kesempatan tersebut Ali Baal Masdar juga menegaskan, bersama jajarannya akan melakukan tindak lanjut terhadap kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan, untuk dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

” Sebagai bentuk kesungguhan untuk perbaikan yang dimaksud, kami telah menyusun rencana aksi yang dalam pelaksanaannya tetap berharap bimbingan dan arahan dari pihak BPK sehingga tindak lanjut hasil audit rapat terselesaikan tepat waktu. Kita semua mau, bagaimana Sulbar ini semakin baik,  semakin maju dan malaqbiq dan kedepan kita secara bersama akan memperbaiki segala kekurangan yang ada, ” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota VI BPK RI,  Prof. Harry Azhar Azis dalam sambutan virtualnya menyampaikan , opini yang diberikan kepada Pemprov Sulbar untuk tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini WTP yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulbar sesuai dengan penilaian kewajaran yang mencakup tiga kriteria pemberian opini kewajaran diantaranya, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan ketiga penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengungkapan yang cukup.

” BPK mengharapkan Pemprov Sulbar dapat mempertahankan opini WTP pada masa mendatang dan dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulbar untuk juga memperoleh opini WTP,” bebernya.

Turut hadir dalam penyerahan LHP tersebut antara lain Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi , tiga Wakil Ketua DPRD Sulbar  , yaitu Usman Suhuriah, Abd. Halim, Abd. Rahim, para anggota DPRD Sulbar Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar,  Muhammad Toha Arafat ,  para bupati/wakil bupati, unsur Forkopimda, Asisten, pimpinan OPD dan lainnya. (ADVETORIAL).

 

__Terbit pada
28/06/2020
__Kategori
Pemerintahan