DPRD Desak Pemprov Sulbar Pastikan Kesiapan Pencegahan Corona

Kiri-Kanan, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, Usman Suhuriah dan Abdul Halim, serta anggota DPRD Sulbar Hatta Kainang. Sumber Foto - Istimewa

PACEKO.COM, DPRD SULBAR, – Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat mendesak Pemprov memastikan langkah kongkrit antisipasi wabah Copid-19. Desakan  para wakil rakyat itu, setelah melakukan pemantauan lapangan dan menemukan kondisi yang tidak sesuai harapan.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah mengatakan, pemprov dan jajarannya sejak awal diharap bisa bergerak cepat melakukan langkah kongkrit kesiapan (antisipasi wabah Copid-19). “Dari hasil pemantauan bersama pimpinan dan beberapa anggota DPRD, kita lihat belum sesuai yang diharapkan, dalam hal langkah kongkrit untuk pencegahan corona,” tutur Usman Suhuriah, bernada kesal kepada wartawan, Kamis (26/03/20)

Selama beberapa hari pada pekan ini, unsur pimpinan dan anggota DPRD Sulbar meninjau kesiapan Gugus Tugas Pencegahan Copid-19 Provinsi Sulbar. Tiga wakil ketua DPRD, yaitu Usman Suhuriah, Abdul Rahim dan Abd Halim, bersama beberapa anggota dewan,  mendatangi beberapa obyek, seperti RSU Regional yang merupakan pusat rujukan penanganan Copid – 19. Menurut Usman, sampai kemarin saat peninjauan, RS Regional sebagai rujukan belum terlihat kesiapan. Ketidaksiapan juga dilihat para wakil rakyat pada Satgas penanganan Copid-19 yang dikoordinir BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Dalam peninjauan, sebut Usman, pihak-pihak yang dikunjungi justru masih berkutat pada persoalan anggaran. Terkesan tidak siap soal rencana aksi yang seharusnya sudah benar-benar siap. “Langkah kongkrit yang seharusnya sudah dilakukan OPD, sebagai bentuk keseriusan pencegahan corona, sesuai perintah gubernur, ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Malah, OPD masih berkutat soal anggaran yang seharusnya tidak menjadi hambatan,” tutur politisi Partai Golkar itu.

Seperti diketahui, pemerintah pusat sudah memberi petunjuk bahwa tidak boleh ada hambatan soal anggaran untuk tanggap darurat Copid-19. Presiden Jokowi pun sudah beberapa kali menekankan hal itu. “DPRD Sulbar pun sudah menyatakan dukungan untuk persetujuan prinsip penggeseran anggaran penanganan Copid-19,” jelasnya.

Hingga kini, Sulbar masih aman penularan virus corona. Masih zona hijau. Namun, provinsi yang berbatasan langsung dengan Sulbar, yaitu Sulsel, Sulut, Sulteng, Kaltim, dan Kalsel, merupakan wilayah terpapar Copid-19.

“Mudah-mudahan pemprov sadar wilayah kita dikelilingi daerah terpapar,” tukasnya. Menurut Usman, jika Sulbar masih zero PDP Copid-19, harus dimanfaatkan untuk lebih sigap segera melakukan langkah kongkrit. (ADVETORIAL)