PACEKO.COM, SULBAR,- UNTUK mengatasi hambatan proyek infrastruktur di Sulawesi Barat, yang belum diselesaikan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait, sebaiknya Pemprov merancang tim khusus untuk percepatan penyelesaian.

Pemikiran itu dilontarkan Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah, yang menegaskan bahwa tim khusus diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur progresnya tercover dengan capaian lebih maju dari sektor lain. “Sebaiknya pemprov Sukbar merancang pembentukan tim khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur prioritas. Sebutlah TPIP (tim percepatan infrastruktur prioritas),” ujarnya, kepada melalui whatsApp, Jumat 7 Februari.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, tim yang dimaksud setidaknya terdiri unsur perangkat daerah untuk mengeksekusi dan mendorong kebijakan teknis dan anggaran. Juga unsur Alat Kelengakapan Dewan (AKD) terkait di DPRD Sulbar untuk menginisiasi kebijakan, dan unsur profesional yang memiliki kapasitas dan basic keahlian. Tugas tim, mengkaji dan menginisiasi para pihak untuk mengakumulasi kebijakan dan penganggaran. Selain itu, untuk mengoodinasi level pemerintah daerah kabupaten, atau stakeholders lain yang terkait. Tim bekerja untuk menyelesaikan hambatan di tingkat kebijakan penganggaran dan implementasinya. “Karena problemnya sangat banyak, mulai dari hulu kebijakan, perencanaan, dan tindaklanjutnya. Termasuk hambatan di lapangan (masyarakat),” papar Usman Suhuriah.

Memerhatikan masalah infrastrukur jalan di daerah ini, katanya, yang dimaksud prioritas adalah sejumlah ruas jalan strategis provinsi. Seperti ruas Mapilli ke Tutar, dan Alu di Kabupaten Polewali Mandar, ruas Ulumanda di Kabupaten Majene, ruas Bonehau –  Kalumpang (Mamuju). Kalau akses ruas jalan dimaksud bisa bagus, maka akses terhadap lokasi dan kantong-kantong produksi akan terkoneksi dengan pasar. Usman Suhuriah meyakini percepatan infrastruktur akan sangat banyak memberi manfaat, terutama sisi keadilan, akses pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. “Jadi tim ini bekerja adhoc saja untuk mencari penyelesaian masalah infrastruktur prioritas,” tukasnya.

Tim tidak saja menggolkan kesepakatan teknis, tetapi juga bekerja untuk melahirkan konsensus politik agar masalah infrastruktur berkepastian dalam kebijakan dan keputusan. Dikatakam, kondisi keuangan yang kita miliki memang sangat terbatas, merupakan kendala bagi pemerintah daerah. Namun, katanya,  kebijakan harus memiliki fokus. Harus ada prioritas yang sungguh-sungguh untuk didahulukan. “Inilah yang perlu diberikan dukungan kepada Gubernur Sulbar, setidaknya untuk bisa dijadikan kebijakan pada perencanaan tahun anggaran 2020 ke tahun 2021,” imbuhnya, serius. (ADVETORIAL)