SULBAR,- Komisi IX DPR RI bersama rombongan melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan II tahun sidang 2019-2020 di Sulbar. Salah satu agenda kunjungannya, pertemuan dengan Pemprov Sulbar dan instansi terkait lainnya, di Ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (28/02/20).

Ketua Komisi IX DPR RI,  Felly Estelita Runtuwene mengatakan,  permasalahan bidang kesehatan di Sulbar masih sangat banyak, dan memerlukan perhatian semua pihak.

Percepatan pembangunan kesehatan dengan prioritas prioritas pencapaian target nasional,  diharapkan dapat menurunkan angka stunting, angka kematian ibu (AKI), dan angka Kematian Bayi (AKB), ” Saya percaya Pemprov Sulbar telah menjalin kerjasama lintas sektor, untuk menangani berbagai permasalahan kesehatan yang kian kompleks,” ucap Felly.

Untuk mengakselerasi pembangunan kesehatan dan penanggulangan berbagai permasalahan kesehatan di Sulbar, Felly menyatakan mendorong dan mendukung adanya peningkatan DAK ke Sulbar pada 2021.

Disampaikan, berdasarkan data yang ada DAK 2019  sebanyak 325,041 milyar rupiah untuk DAK Fisik dan DAK Non-Fisik sebesar 124,123 milyar rupiah. Sedangan DAK 2020 yang dialokasikan Pemerintah Pusat untuk Sulbar yang telah didorong Komisi IX DPR RI sebesar 318, 355 milyar rupiah untuk DAK Fisik,  sedangkan DAK Non-Fisik sebanyak 85,34 milyar rupiah.

“Jika dibandingkan 2019, alokasi DAK ke Sulbar tahun ini menurun. Kami sangat memahami DAK tahun ini masih sangat kurang, mengingat alokasi ini  masih terendah jika jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi. Untuk itu kami mendorong dan mendukung peningkatan DAK untuk Sulbar di tahun depan,” kata Felly

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyambut baik kedatangan Komisi IX DPR RI dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan tersebut,  ” Terima kasih atas kunjungannya, semoga pertemuan ini  akan memberi berkah bagi masyarakat Sulbar pada umumnya, ” Kata Ali Baal.

Ali Baal menuturkan, beberapa bulan terakhir  media publik di penuhi oleh beberapa isu, dua diantaranya adalah isu kesehatan dan ketenagakerjaan, ” Isu kesehatan yakni Corona Virus dan isu ketenagakerjaan yakni rancangan undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law. Kedua isu tersebut tentu menjadi perhatian utama bagi pemerintah Sulbar, ” ungkap Ali Baal.

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, turut diikuti, Delia Pratiwi Br. Sitepu (Golkar), M.Yahya Zaini (Golkar), Andi Ruskati Ali Baal (Gerindra), Hasnah Syam (Nasdem), Nur Yasin (PKB), Haruna (PKB), Kurniasih Mufidayati (PKS) dan Adang Sudrajat (PKS), Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI.

Hadir dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat eselon I perwakilan Kementerian mitra kerja Komisi IX DPR RI, Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, unsur Forkopimda, Instansi Vertikal, pimoinan OPD, Pimpinan Perbankan, Ketua DWP Sulbar Kartini Hanafi Idris, serta undangan lainnya. (ADVETORIAL)