Menu

Kunjungi Dinas Kominfo, Rahim Tegaskan Persoalan Data Harus Menjadi Perhatian

PACEKO.COM,- Terkait persoalan tata kelola dan manajemen data  yang diproduksi Pemprov Sulbar, masih kurang lengkap dan  beragam atau kadang berbeda-beda, mendapat perhatian dari Anggota DPRD Sulbar, Abd.Rahim yang melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Provinsi Sulbar, Kamis kemarin (17/10/19).

Menurut Rahim, persoalan data data harus menjadi perhatian, menyusul telah diterbitkannya Perpres Nomor 39 Tahun 2029 tentang Satu Data Indonesia. Untuk mendukung terwujudnya satu data indonesia, pemerintah provinsi juga wajib melakukan apa yang menjadi amanat Perpres.

“Penyelenggaraan pemerintahan saat ini harus menyesuaikan dengan dinamika sosial termasuk perkembangan Informasi dan Teknologi (IT).  Pemprov harus mampu beradaptasi, memanfaatkan dan menguasai IT. Termasuk dalam hal pengolaan data.,” kala legislator Nasdem tersebut.

Politisi adal Polman tersebut juga mengatakan, berbicara pemerintahan modern tidak boleh dikelola secara konvensional harus berbasi IT.

” Syaratnya tentu SDM aparatur yang harus ditingkatkan. Perlu kesadaran setiap aparatur untuk belajar dan meningkatkan keterampilan dalam hal teknologi.  Sebab jika tidak, kinerja tentu akan tidak efesien dan efektif,” ujar Rahim

Sementara itu, Kabid Layanan E goverment , Muh Ridwan Djafar menyebutkan, data di OPD Pemprov baru terkelola atau terproduksi sekitar 30 persen, artinya masih banyak  OPD yang belum taat asas dalam sistem pengelolaan data.

” Dengan kebijakan atau target pemerintah pusat menuju Satu Data Indonesia, dimana penyelenggara di tingkat daerah terdiri atas penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat provinsi

dan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota. Pemprov Sulbar diharapkan dapat lebih perhatian lagi soal data. Apalagi masalah data bukan sebuah urusan yang dapat dibilang mudah. Bukan hanya pengumpulan,  analisis,  penyajian dan penyebarluasan data yang harus dikelola dengan baik. Tapi juga harus terintegrasi dan ini lagi lagi terkait dengan IT,”  sebut Muh.  Ridwan.

Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik  Sulbar,  Safaruddin SDM mengatakan, saat ini pihaknya sementara menyusun atau merancang agenda kerja terkait amanat Perpres Satu Data Indonesia dan Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. (ADVETORIAL)

No comments

Tinggalkan Balasan