Menu

Pemprov Sulbar Akan Bentuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa

SULBAR,- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017, tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten kota, Pemprov Sulbar menggelar rapat pembahasan pelaksanaan  fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, bertempat di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (04/09/19).

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris yang memimpin rapat pemetaan kelembagaan SAKIP mengatakan, perubahan nomenklatur di lingkup Pemprov Sulbar perlu dilakukan, dimana hal tersebut telah diatur dalam permendagri agar setiap provinsi dapat menyesuaikan nomenklatur yang sudah disusun karena sudah menjadi kebutuhan, “ Akan dilakukan integrasi antara Biro Kesra dan Biro Pemerintahan , disusul pembentukan biro baru yaitu Biro Pengadaan Barang dan Jasa “ sebut Idris.

” Untuk itu, instansi tersebut akan dilakukan perubahan secara besar-besaran mengikuti aturan yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dalam pemerintahan,  misalnya bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan tempat dan aktifitas yang rawan serta sangat perlu dikelola dengan baik agar terhindar dari ketidakmaksimalan kinerja Pemerintah Daerah “ sambung Idris.

Rencananya, perubahan tersebut akan ditetapkan pada tahun 2020 dan efektif diberlakukan pada 2021 mendatang.

Selain itu, Idris juga mengatakan, bahwa Kehumasan Pemprov Sulbar yang sebelumnya berada di Dinas Kominfo, akan ditarik dan dimasukkan kedalam Biro Umum serta berganti nama menjadi Sub Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, “ Ini perlu dilakukan dalam membahas tata kelola dan budaya kerja yang harus lebih terkoneksi dengan baik “ kata Mantan Kelapa LAN Makassar ini.

Dipastikan dalam perubahan nomenklatur ini, ada beberapa bagian yang hilang dan beberapa sub baru yang muncul.

Rapat ini turut dihadiri Asisten I Gubernur, Muh. Natsir, Asisten III,  Djamila, para pimpinan OPD Pemprov Sulbar serta undangan lain.(ADVETORIAL)

 

No comments

Tinggalkan Balasan